Menkominfo Ungkap Strategi Cegah Ancaman Teknologi Finansial

Acaman itu mulai dari manipulasi korban melalui social engineering, peretasan informasi melalui metode sniffing, hingga modus money mule yakni pelaku meminta korban melakukan transaksi ke rekening orang lain.

"Kami mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan strategi upstream atau arus, midstream atau arus tengah, serta downstream atau arus hilir," kata Johnny dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jumat(20/8/2021).

Dalam strategi upstream atau arus hulu, ujar Johnny, pihaknya melakukan antisipasi melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Kemenkominfo.

Tujuan gerakan tersebut adalah untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi.

Menurut Johnny, Gerakan Nasional Literasi Digital menargetkan 12,48 juta peserta di 514 kabupaten dan kota setiap tahunnya hingga mencapai 50 juta peserta pada tahun 2024.

"Kegiatannya dilakukan melalui kurikulum di empat pilar utama, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture," kata Johnny.

Selanjutnya untuk strategi midstream atau arus tengah, kata dia, pihaknya mengambil beberapa upaya.

Antara lain, pemutusan akses terhadap platform pinjaman online ilegal secara langsung maupun melalui layanan aplikasi AppStore atau PlayStore, pengamanan data pribadi pengguna.

Kemudian, penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi, serta penerbitan klarifikasi hoaks atau disinformasi melalui kerja sama lintas pihak.

Ini mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Budaya, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pusat Pelapran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan kementerian lainnya.

"Strategi downstream atau arus hilir, kami mendukung upaya penegakan hukum melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti BSSN, Bareskrim Polri, dan Kejagung,” kata dia.

Lebih lanjut, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran di sektor teknologi finansial tersebut.

Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor tekfin di Tanah Air.

Selain itu juga agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan tekfin yang terus berkembang.

"Kami akan sangat tegas dan tidak kompromi tentang pelanggaran-pelanggaran sektor finansial tersebut," ucap dia.