Asosiasi Dinas Kesehatan: Covid-19 Jadi Penyakit Endemik Masih Tanda Tanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Nurhandini Eka Dewi belum dapat memastikan apakah Covid-19 dapat menjadi penyakit endemik pada 2022, meskipun cakupan vaksinasi telah mencapai 70 persen.

"Terbebas dari pandemi ke endemi pada 2022 masih tanda tanya," kata Eka dalam konferensi pers secara virtual bersama Koalisi Profesi dan Asosiasi Kesehatan, Rabu (18/8/2021).

Eka mengatakan, hingga saat ini belum ada satu negara pun yang berhasil terbebas dari pandemi Covid-19.

Beberapa negara sempat mengalami penurunan kasus Covid-19, namun kembali mengalami lonjakan.

Selain itu, terdapat kasus pasien yang terinfeksi virus Corona kendati sudah divaksinasi.

"Artinya angka kesakitan masih muncul, kalau kita lihat dunia masih bergerak maju mundur, ada melandai dan naik lagi, kalau tahun depan atau awal tahun (Covid-19 jadi endemi) belum ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Eka mengatakan, salah satu indikator untuk melihat pandemi berubah menjadi endemi yakni pertumbuhan kasus Covid-19 di negara-negara lain.

"Kita lihat angka kemunculan kasus di negara-negara yang ada, itu salah satu jadi patokan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pandemi akan berganti menjadi endemi pada tahun 2022. Setidaknya ada sekitar 89 persen ilmuwan yang memproyeksikan hal serupa.

Kendati demikian, vaksinasi Covid-19 tetap harus terakselerasi oleh berbagai negara karena virus tersebut belum sepenuhnya hilang. Apalagi, pemulihan di setiap negara akibat pandemi Covid-19 tak seragam.

"Vaksin tetap harus diakses seluas-luasnya, disiplin terutama masker termasuk 4M yang lain, implementasi 3T, dan perkuatan sistem kesehatan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Bendahara Negara ini menyebutkan, negara yang memiliki akses vaksin akan lebih cepat pulih dibanding negara yang kesulitan mendapat akses. Hal ini, kata Sri Mulyani, akan mempengaruhi kondisi pemburukan ekonomi.

"Oleh karena itu, kita mewaspadai uneven economic recovery karena akan menimbulkan komplikasi dari sisi policy response-nya," ucap Sri Mulyani.