Bantuan ke Pelaku Usaha, PPN Sewa Toko 3 Bulan di Mal Ditanggung Pemerintah

Bantuan itu, berupa sewa toko di pusat perbelanjaan yang bebas dari pajak pertambahan nilai (PPN) selama tiga bulan.

"Akan diberikan bantuan juga kepada dunia usaha, yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal," kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (26/7/2021).

"Itu akan diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021," ucap dia.

Pemberian bantuan itu, lanjut Airlangga, juga dilakukan untuk 3 juta pelaku usaha mikro kecil (UMK) dengan nominal Rp 1,2 juta pada kuartal ke 2.

Selain kepada UMK, pemerintah juga mempersiapkan bantuan kepada warung dan pedagang kaki lima.

Bantuan untuk warung dan PKL tersebut, diberikan dengan skema yang sama dengan bantuan produktif usaha mikro yaitu untuk 1,5 juta penerima dengan bantuan Rp 1,2 juta.

"Dan ini akan dibagikan melalui TNI-Polri, sehingga ini akan diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai terutama di wilayah-wilayah yang di Level 4," ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan beras 10 kilogram tersebut diberikan untuk 28,8 juta keluarga penerima manfaat yang tahap pertama disalurkan ke 20 juta KPM, dan tahap ke dua ke 8,8 juta KPM.

Kemudian, pemerintah juga melanjutkan pemberikan bantuan subsidi kuota internet untuk siswa dan pengajar.

Airlangga menyebutkan, subsidi kuota internet itu diberikan untuk 5 bulan dari Agustus sampai dengan Desember kepada 38.1 juta penerima dengan anggaran Rp 5,54 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat.

Perpanjangan bansos tunai itu diberikan untuk 2 bulan, Mei sampai dengan Juni yang disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta KPM.

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan kartu sembako PPKM untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat.

Kartu sembako PPKM, kata Airlangga, merupakan usulan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Dan ini ditambahkan, besarannya juga Rp 200.000 per bulan, selama 6 bulan," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga menambah bantuan sosial berupa kartu sembako murah Rp 200.000 untuk 2 bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah pun memberikan bantuan guna mengurangi beban masyarakat dan usaha mikro dan kecil.

"Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga meningkatkan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat dan bantuan untuk usaha mikro kecil dan penjelasan secara terperinci akan dilakukan oleh Menko atau Menteri terkait," kata Jokowi dalam konferensi pers, Minggu (25/7/2021).