PPKM Level 4 Diperpanjang, Anggota DPR: Hindari Asal Bapak Senang

Menurut dia, dalam pengendalian pandemi itu, pemerintah juga harus menghindari manajemen "asal Bapak senang (ABS)".

"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran Covid-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip manajemen asal bapak senang," kata Netty dalam keterangannya, Senin (26/07/21).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah agar memperhatikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) dan catatan besar terkait proses manajemen pengendalian pandemi.

Pertama, kata dia, pemerintah perlu melakukan testing dan tracing yang lebih masif.

"Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun," ujarnya.

Netty berpendapat, dalam aspek tracing, Indonesia masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif.

Padahal, lanjut dia, pada Februari 2021 Menteri Kesehatan (Menkes) menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus.

"Namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," ujar dia.

Kedua, kata Netty, pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri (isoman) terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa banyak pasien Covid-19 yang terpaksa isoman lantaran penuhnya kapasitas Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan (faskes) lainnya.

"Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya," ujar dia.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah agar menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator.

"Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses," ujar dia.

Terkait jaminan pelindungan dan hak tenaga kesehatan, Netty meminta pemerintah agar memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Terkait restriksi mobilitas, tambah Netty, harus juga diimbangi dengan menggalakkan percepatan vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

"Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat. Respons hoaks dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami," kata dia.

Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak PPKM.

Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah agar penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tepat waktu dan tepat sasaran.

"Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos," kata Netty.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM Level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7/2021).

Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/7/2021) malam.

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.