Salin Artikel

Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

Pasalnya, kata Irma, membaiknya kondisi pandemi Covid-19 tidak hanya dilihat dengan penambahan kasus kesembuhan.

Irma menjelaskan masyarakat juga harus melihat angka kematian dan angka keparahan kasus (fatality rate).

"Jadi yang harus kita ketahui jangan happy dulu melihat kasus kesembuhan yang tinggi, tapi kita harus proporsional melihat angka kematian, angka keparahan kasus, sampai membeludaknya fasilitas kesehatan," tutur Irma dalam diskusi virtual yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (22/7/2021).

Irma menilai saat ini fatality rate di Indonesia masih tinggi. Fatality rate merupakan rasio kasus meninggal dengan jumlah kasus harian.

Bahkan, lanjut Irma, fatality rate itu baru dihitung dari jumlah tes yang ada, belum menghitung pasien meninggal dengan gejala namun belum sempat dites Covid-19.

"Ini sekali lagi hanya melihat jumlah tesnya, belum menghitung mereka yang meninggal sebelum dites, mereka yang meninggal tanpa layanan tes, jadi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan," kata dia.

Irma juga memaparkan bahwa saat ini yang mesti diperhatikan pemerintah dan masyarakat adalah adanya perbedaan data Covid-19 mulai dari penambahan kasus harian hingga angka kematian antara data pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Perbedaan angka itu menunjukan adanya kasus yang tidak dilaporkan atau tidak dihitung (underreporting cases).

Badan Kesehatan Dunia (WHO), menurut Irma, telah mewanti-wanti fenomena ini, karena memiliki dampak yang cukup berbahaya.

"Ini sudah diwanti-wanti oleh WHO, harus diidentifikasi, karena kalau kita punya underreporting cases, kematian atau kasus (penularan) yang tidak ditemukan itu bahaya," ucapnya.

"Konsekuensinya akan meningkatkan transmisi di tingkat lokal karena ketidaktahuan masyarakat bahwa orang di sekitarnya terinfeksi Covid-19, ini bisa menular kemana-mana," ujar Irma.


Diketahui, Minggu (18/7/2021) Presiden Joko Widodo mengumumkan akan melakukan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 26 Juli 2021, jika kasus infeksi Covid-19 menurun.

Dalam catatan Kompas.com, pekan ini angka penambahan kasus harian memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Namun, angka tes pemerintah merosot jika dibandingkan dengan angka tes pada pekan lalu.

Banyak pihak menilai hal itu sia-sia dan tidak bisa merepresentasikan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia telah membaik.

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, mestinya Jokowi mempertanyakan penurunan jumlah testing tersebut. Sebab, data itu akan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

"Itu yang saya harapkan dari Presiden, (tapi) ternyata tidak. Yang dipilih hanya kasus yang menurun, enggak dicari tahu kenapa itu kasus bisa menurun, seolah-olah itu hasil dari PPKM," ucap dia.

Di sisi lain, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartanto menuturkan bahwa menurunnya jumlah testing karena sebagian laboratorium tidak beroperasi selama hari libur.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/14320721/lapor-covid-19-jangan-senang-dulu-lihat-angka-kesembuhan-tinggi

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke