Menko PMK: Perusahaan dan Penjual Obat Jangan Sengaja Manfaatkan Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pelaku usaha farmasi tidak melakukan penimbunan obat.

Apalagi obat tersebut merupakan obat untuk terapi bagi pasien Covid-19. Ia meminta pengusaha obat maupun pedagang obat untuk tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengambil keuntungan yang berlebihan.

Dengan begitu upaya memerangi pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah tidak mengalami kendala.

"Pelaku usaha obat mulai dari produksinya sampai pedagang ecerannya janganlah memanfaatkan orang yang sedang susah ini, Indonesia yang sedang susah ini untuk mengambil keuntungan," kata Muhadjir dikutip dari Antara, Selasa (13/7/2021).

Ia pun menyatakan stok obat untuk pasien Covid-19 masih aman.

"Secara umum kondisi ketersediaan obat cukup bagus," kata Muhadjir.

Secara khusus Muhadjir mengatakan kondisi ketersediaan obat di Jawa Timur sudah cukup bagus dan distribusinya ke daerah lain dinilainya juga baik.

Namun, kata dia, ada salah satu jenis obat impor bagi perawatan pasien Covid-19 yang jumlahnya terbatas. Untuk itu ia akan segera menggelar rapat guna membahas permasalahan tersebut.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan obat bagi pasien Covid-19, pemerintah akan membagikannya secara gratis.

Paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan.

"Presiden sudah memutuskan tadi mulai Rabu nanti (pada) minggu ini, kita akan launching ada 300.000 paket obat untuk OTG dan juga untuk yang kelas-kelas penyakit yang masih tidak serius," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas secara virtual bersama Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait pada Senin (12/7/2021).

"Yaitu OTG 10 persen paket, untuk demam dan anosmia 60 persen, dan paket tiga demam dan batuk 30 persen," lanjutnya.

Obat tersebut akan diberikan kepada individu yang masuk dalam kategori kasus aktif Covid-19 yang juga termasuk dalam kategori masyarakat tak mampu selama beberapa bulan mendatang.

"Kita berikan dan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan ini akan diberikan oleh nanti TNI bersama-sama elemen-elemen yang lain," ungkapnya.

"Prosedurnya sudah disusun sehingga itu bisa jalan," lanjutnya.