Salin Artikel

Skenario Terburuk Covid-19, Luhut Ungkap Langkah yang Dijalankan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjiatan mengatakan, skenario tersebut berkaitan dengan penambahan fasilitas layanan kesehatan, penyediaan obat-obatan, hingga pemenuhan kebutuhan oksigen.

"Penambahan tempat tidur di Jakarta dengan worst case scenario saya kira berjalan terus. Dan juga di Jawa Barat, Bandung, di Semarang, sampai di Jawa Timur dan Bali," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (12/7/2021).

Akibat lonjakan drastis pasien Covid-19, angkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan untuk pasien terinfeksi virus corona ikut meningkat.

Terkait hal tersebut, Luhut mengaku telah meminta TNI membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan.

Bersamaan dengan itu, sejumlah bangunan dikonversi menjadi rumah sakit darurat Covid-19 dan tempat isolasi pasien.

Dengan penambahan tersebut, kebutuhan akan ruang ICU diharapkan semakin tercukupi.

Dengan demikian, harapannya tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapat tempat tidur di rumah sakit.

Kemudian, terkait obat-obatan, pemerintah tengah berupaya memenuhi seluruh kebutuhan. Luhut mengaku bahwa RI masih kekurangan Remdesivir dan Actemra.

Oleh karenanya, ia bersama Menteri Kesehatan akan mengupayakan agar Actemra dapat diproduksi sendiri di dalam negeri.

Masih terkait obat, mulai Rabu besok pemerintah akan membagikan 300.000 paket obat untuk pasien Covid-19.

Paket obat ini ditargetkan mampu menjangkau 210.000 pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan selama beberapa bulan ke depan.

"Yaitu OTG 10 persen paket, untuk demam dan anosmia 60 persen, dan paket tiga demam, dan batuk 30 persen," ujar Luhut.


Kemudian, terkait kebutuhan oksigen, Luhut memastikan persoalan kekurangan stok akan selesai pada pekan ini.

Kebutuhan oksigen bakal dipenuhi dari impor 40.000 ton oksigen liquid dan 50.000 unit oksigen konsentrator.

Luhut mengatakan, oksigen konsentrator berkapasitas 5 liter itu nantinya akan dipinjamkan ke rumah-rumah warga yang tengah isolasi mandiri.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan membagikan bantuan beras senilai 5 kilogram dan 10 kilogram mulai pekan ini.

"TNI-Polri akan membagi-bagikan karena perintah presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan," kata Luhut.

Selain itu, program vaksinasi Covid-19 juga terus dipercepat hingga ke daerah-daerah pinggiran kota. Luhut menyebut stok vaksin yang diterima RI terus bertambah.

Pemerintah pun masih memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Mikro yang diharapkan mampu menekan mobilitas penduduk.

"Saya pikir dengan pelaksanaan vaksinasi, kemudian PPKM jalan secara bersamaan, obat dan oksigen, kemudian tempat tidur, saya melihat dalam 4-5 hari ke depan situasinya akan membaik," kata Luhut.

Sebelumnya, skenario terburuk Covid-19 sempat diutarakan oleh Luhut. Ia menyebut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah seandainya kasus virus corona tembus ke angka 40.000 kasus.

"Kita sudah hitung worst case scenario. (Jika) lebih dari 40.000 (kasus dalam sehari) bagaimana suplai oksigen, bagaimana suplai obat, bagaimana suplai rumah sakit, sudah kami hitung," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).


Adapun kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan. Data yang dihimpun pemerintah Senin (12/7/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada penambahan 40.427 kasus baru Covid-19 dalam kurun waktu 24 jam.

Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Tanah Air.

Penambahan tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 2.567.630 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/13/11471941/skenario-terburuk-covid-19-luhut-ungkap-langkah-yang-dijalankan-pemerintah

Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke