PPKM Darurat, Luhut Targetkan Vaksinasi Jawa-Bali Capai 70 Persen pada Agustus

Upaya percepatan vaksinasi difokuskan untuk wilayah Jawa-Bali yang mencatatkan kasus Covid-19 tinggi.

"Jadi kita tingkatkan, sehingga kita mau Pulau Jawa dan Bali bulan Agustus tahun ini sudah 70 persen, itu target kami," kata Luhut dalam acara "Rosi" yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (1/7/2021) malam.

Luhut mengungkapkan, setiap kepala daerah di wilayah Jawa-Bali sudah membuat target capaian vaksinasi per hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, sebelumnya menyampaikan bahwa target vaksinasi per hari di wilayah DKI sebanyak 136.000 suntikan.

Namun, Luhut menilai angka tersebut masih kurang sehingga ia meminta Anies meningkatkan target hingga 2 kali lipat atau 260.000 vaksinasi dalam satu hari.

"Tapi kemudian dia (Anies Baswedan) bilang, waduh mungkin repot, oke, paling tidak 200.000 (vaksinasi) per hari," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, vaksin menjadi salah satu upaya penting dalam mengakhiri pandemi.

Namun demikian, ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sekalipun sudah divaksinasi.

Vaksin, kata Luhut, tak menjamin seseorang bebas dari ancaman Covid-19.

"Tapi kalau pun (orang yang sudah divaksin) kena (Covid-19), kenanya itu tidak terlalu parah," kata dia.

Selain target vaksinasi, Luhut menambahkan, pemerintah juga menargetkan penurunan angka kasus aktif selama masa PPKM Darurat.

Ditargetkan, kasus aktif Covid-19 di wilayah Jawa-Bali menurun di angka 10.000 kasus atau kurang pada Agustus mendatang.

Adapun pemerintah memutuskan menerapkan PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

"PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku," kata Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Presiden pun menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan tersebut.

PPKM darurat diterapkan di 48 kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten/kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa-Bali.

Selama kebijakan tersebut diterapkan, dilakukan pembatasan kegiatan di berbagai sektor, mulai dari aktivitas perkantoran, pendidikan, belanja, wisata, transportasi, dan lainnya.