Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Komisi IX Minta Tempat Isolasi Diperkuat hingga Level Komunitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena meminta pemerintah memperbanyak kapasitas tempat-tempat isolasi di tingkat komunitas seperti RT, RW, Kelurahan, Dusun, Desa dan sebagainya.

Hal itu ia minta setelah mendengar keputusan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah tetap memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sebagai langkah pengendalian peningkatan kasus Covid-19.

"Kita perkuat kapasitas dari tempat-tempat isolasi yang terpusat di tingkat komunitas. Misalnya RT, RW, kampung, dusun, kelurahan, atau mungkin kecamatan bahkan kabupaten/kota. Itu isolasi diperkuat kapasitasnya," kata Melki kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Ia menjelaskan, dalam memperkuat kapasitas tempat isolasi, pemerintah perlu menyiapkan antara lain pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat lokal.

Adapun pelatihan itu dimaksudkan kepada para tenaga kesehatan agar nantinya dapat disiapkan di berbagai daerah tingkat komunitas.

"Disiapkan betul bagaimana pelatihannya maupun juga kemampuan daripada Satgas di tingkat lokal tersebut untuk mampu menangani situasi ini dari hulu maupun hilir. Sekaligus tenaga kesehatan juga harus diatur distribusi pembagian tugasnya di berbagai tempat," ujarnya.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini meminta agar pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien.

Dalam hal ini, ia berharap ada tambahan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Klinik, dan RS rujukan Covid-19.

"Harus diperkuat kapasitas tenaga kesehatannya juga disiapkan dalam jumlah cukup dan memadai," terangnya.

Namun, di sisi lain ia juga berharap agar para siswa sekolah kesehatan yang sedang berada di tingkat akhir mampu disiapkan untuk turut membantu pelayanan di tempat-tempat tersebut.

Akan tetapi, Melki menekankan agar para tenaga kesehatan itu tetap diberi perlindungan yang memadai seperti alat perlindungan diri (APD) dan insentif yang memadai.

"Bagi mereka, teman-teman dari sekolah kesehatan yang mungkin juga sudah level akhir, dipersiapkan juga untuk bantu melayani fasilitas kesehatan kita. Tapi juga dengan perlindungan yang memadai, APD yang baik, insentif yang memadai yang bagus. Sehingga mereka bisa bekerja mengendalikan situasi ini dengan baik," harap Melki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, ia menerima banyak usulan terkait penanganan Covid-19 yang melonjak drastis beberapa waktu terakhir.

Salah satu masukan yang ia terima yakni mengenai pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown.

"Kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Untuk menangani lonjakan kasus, kata Jokowi, pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Tanah Air, dan pengalaman dari negara lain.

Dari situ, disimpulkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih jadi kebijakan yang paling tepat.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," ujar Jokowi.