Salin Artikel

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan.

Muzani menilai, lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini merupakan akibat dari melemahnya kontrol pemerintah pusat.

"Dengan sinergisitas itu maka diharapkan penularan covid bisa kita tekan. Misalnya dengan mendirikan kembali pos-pos satgas covid di perbatasan antarprovinsi, kota dan kabupaten,” kata Muzani dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).

“Termasuk pengawasan protokol kesehatan yang ketat di pusat-pusat keramaian seperti di pasar tradisional, di mal-mal, di perkantoran, dan juga di tempat-tempat wisata," imbuh dia.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, pemerintah telah menggalakkan disiplin protokol kesehatan, antara lain dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak fisik dan memakai masker di ruang publik.

Muzani memahami pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai dapat membuat semua pihak jenuh. Ia pun mengingatkan masyarakat untuk terus-menerus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sebab, keselamatan manusia semua hanya dapat dijamin oleh kedisiplinan menaati protokol kesehatan.

"Kita sadar masa pandemi ini membuat kita jenuh. Memakai masker setiap hari, tidak boleh berkerumun, semua aktivitas dibatasi dengan alasan protokol kesehatan, yang pada akhirnya membuat kita jenuh," ucap dia.

Muzani juga menyampaikan pemerintah tidak boleh lelah sedikitpun untuk terus mengingatkan kepada masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

"Selain mentaati protokol kesehatan, upaya meningkatkan jumlah vaksinasi juga penting dilakukan kepada masyarakat guna menekan angka penularan virus," kata Muzani.

Diberitakan, dalam beberapa hari terkahir ini kasus positif Covid-19 berkisar di angka 8.000-an.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Selasa (15/6/2021), jumlah kasus positif bertambah 8.161 orang dalam sehari. Sehingga, total kasus Covid-19 hingga saat ini mencapai 1.927.708 orang.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, sebanyak 11 kabupaten/kota mengalami kenaikan kasus Covid-19 dalam jumlah yang tinggi selama sepekan terakhir.

Menurut Wiku, pembentukan posko penanganan Covid-19 di sebelas daerah tersebut masih minim.

"Jika dilihat secara umum 11 kabupaten/kota ini memiliki perkembangan pembentukan posko yang masih rendah. Di bawah 50 persen posko yang terbentuk," ujar Wiku dalam keterangan pers virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/6/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/22310451/lonjakan-kasus-covid-19-pemerintah-diminta-perketat-pengawasan-protokol

Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke