Kepala BPKH Bantah Dana Haji Diinvestasikan untuk Proyek Infrastruktur

"Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," ucap Anggito sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).

Bahkan kata Anggito, pertumbuhan investasi dana kelolaan syariah itu lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Ia menyatakan pada 2020 dana haji yang dikelola BPKH justru membukukan surplus lebih dari Rp 5 triliun. Dana kelolaan haji juga tumbuh di atas 15 persen. 

"Jadi sekali lagi kita bicara fakta dan data. Ini tertuang dalam Laporan Keuangan 2020 (masih dalam proses audit)," ujarnya pula.

Ia mengatakan BPKH selalu berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji. Karenanya alokasi investasi ditujukan kepada investasi dengan profil risiko rendah hingga moderat.

Kata Anggito 90 persen dana haji diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

Dalam melakukan investasi dana haji, ia menambahkan, BPKH juga sudah mendapatkan izin dari pemilik dana.

"Sudah ada izin dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jamaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jamaah untuk menerima setoran, mengembangkan dan memanfaatkan untuk keperluan jamaah haji melakukan perjalanan ibadah haji," katanya pula.

Terkait isu soal pembatalan haji 2021 karena alasan keuangan haji, Anggito menampiknya. Ia menyatakan alasan utama pembatalan haji yaitu karena aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji.

"Di Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 itu ada tiga hal, kesehatan keselamatan, dan keamanan jamaah haji," ujarnya pula.

Anggito menambahkan bahwa jamaah haji yang tertunda keberangkatannya akan diprioritaskan pada 2022.

"Jamaah haji yang sudah membayar lunas setoran lunasannya akan menjadi prioritas di 2022. Jadi akan di 'carry over' istilahnya. Yang 2020 di 'carry over' 2021, yang 2021 karena juga tidak berangkat maka di 'carry over' lagi ke 2022," katanya lagi.