Menlu Retno Minta PBB Dukung Langkah ASEAN Selesaikan Konflik di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta Dewan Keamanan dan Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung ASEAN dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.

Retno berharap PBB dapat menggunakan pengaruhnya agar Myanmar mau menerima fasilitasi yang diupayakan ASEAN.

“Saya meminta agar Dewan Keamanan dan Majelis Umum memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan ASEAN dan menggunakan pengaruhnya kepada pihak yang terkait di Myanmar agar menerima fasilitasi ASEAN dalam menyelesaikan masalah di Myanmar,” kata Retno dalam konferensi pers, setelah pertemuan Majelis Umum PBB, Jumat (21/5/2021).

Menurut Retno, Presiden Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB menyatakan dukungan kepada ASEAN.

Dukungan juga diberikan terhadap lima poin dari consensus ASEAN Leaders Meeting (ALM) terkait masalah di Myanmar.

“Presiden Dewan Keamanan dan Presiden Majelis Umum PBB juga menyatakan dukungannya kepada ASEAN termasuk pelaksanaan lima poin konsensus ALM yang telah diselenggarakan di Jakarta bulan lalu,” ungkap Menlu Retno.

Selain itu, Retno menyebut Presiden Dewan Keamanan dan Presiden Majelis Umum PBB juga memberikan apresiasi kepada Indonesia.

Sebab, Indonesia aktif terlibat untuk mencari solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar.

“Mereka menyampaikan apresiasi tinggi kepada kepemimpinan Indonesia dalam mencoba mencari jalan bagi penyelesaian krisis politik di Myanmar,” ujar Retno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri ASEAN Leaders Meeting (ALM) yang digelar di Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (24/4/2021).

Jokowi menyatakan ASEAN telah mencapai konsensus atas konflik Myanmar. Menurut Jokowi, kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.

Jokowi juga mendesak pentingnya pemimpin Myanmar memberikan sejumlah komitmen. Pertama, terkait penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar sehingga ketegangan dapat diredakan.

Selanjutnya dia meminta dimulainya proses dialog inklusif dan pembebasan tahanan politik Myanmar. Indonesia juga mengajukan pembentukan utusan khusus ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Permintaan selanjutnya terkait akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama AHA Center.

Indonesia, menurut Jokowi, berkomitmen mengawal tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi.

“Apa apa yang disampaikan Indonesia ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan pemimpin ASEAN sehingga dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus,” ungkapnya.