Salin Artikel

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menghormati laporan dugaan pelanggaran etik yang disampaikan 75 pegawai lembaga antirasuah yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Dewan Pengawas (Dewas).

Ghufron menilai pelaporan itu sebagai wujud check and balance yang dilakukan para pegawai KPK untuk para pimpinannya.

"Kami hormati laporan pegawai pada Dewas sebagai bagian proses check and balancing," ujar Ghufron kepada Kompas.com, Selasa (18/5/2021).

Menurutnya pelaporan ini menunjukan bahwa setiap pegawai mengawal berjalannya semua keputusan yang diambil oleh pimpinan KPK.

"Dengan sistem ini KPK akan tegak lurus karena setiap pegawai mengawal berjalannya semua keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan," jelas dia.

Ghufron menuturkan para pimpinan KPK akan mengikuti semua aturan dan mekanisme yang ditentukan oleh Dewas.

"Selanjutnya kami akan menjalani proses tersebut di Dewas, dan kami akan taat terhadap semua prosedur dan ketentuan dalam pemeriksaan oleh Dewas," pungkas dia.

Sebagai informasi 75 pegawai KPK yang masuk dalam kategori Tak Memenuhi Syarat (TMS) melaporkan semua pimpinan ke Dewas KPK.

Laporan itu diwakilkan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan.

Novel mengatakan pelaporan itu dilakukan karena pihaknya melihat ada upaya dari pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai yang berlaku baik dan berprestasi.

Ia menjelaskan, upaya itu nampak dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 yang isinya membebastugaskan 75 pegawai KPK yang masuk dalam kategori Tak Memenuhi Syarat (TSM) dalam Tes Wawansan Kebangsaan (TWK).

"Kami kembali lagi melihat, ada upaya-upaya yang mungkin tidak jujur disana dan kemudian membuat seolah-olah ada proses pegawai-pegawai berlaku baik yang berprestasi justru malah dibuat seolah-olah tidak lulus atau tidak memenuhi syarat," ucap Novel.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/19/07120011/dilaporkan-pegawai-yang-tak-lolos-twk-pimpinan-kpk-kami-hormati

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke