3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menjelaskan, catatan pertama yakni siklus kekerasan yang tidak kunjung berhenti dan telah memakan korban meninggal dunia.

Baik itu aparat keamanan TNI-Polri hingga masyarakat sipil.

"Bahkan teman-teman dari daerah lain juga ikut jadi korban. Selain korban jiwa juga ada luka-luka dan juga menimbulkan kerusakan fasilitas publik," ujar Beka dalam diskusi virtual bertajuk "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan", Kamis (6/5/2021).

Kedua, lanjut Beka, Komnas HAM mencatat belum terjangkaunya kualitas dan layanan publik ke semua daerah di Papua.

Kualitas dan layanan publik itu bertujuan untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Kondisi ini juga diperparah dengan kapasitas pemerintah daerah di Papua yang sepenuhnya belum bisa maksimal.

"Kita juga yang mungkin concern soal Papua tahu betul bagaimana kapasitas pemerintah daerah di Papua yang sepenuhnya belum bisa maksimal untuk memberikan layanan publik dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya," kata Beka.

Ketiga, imbuh Beka, yakni pemerintah pusat lebih mengutamakan pendekatan hak ekonomi dibandingkan dengan hak sipil, politik, dan budaya dalam menyelesaikan permasalahan Papua.

Beka mencatat, setidaknya sudah lebih dari 12 kali Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Papua.

Sayangnya, kunjungan kerja tersebut lebih banyak menaruh perhatian terhadap aspek pembangunan infrastruktur dan investasi.

Sebaliknya, Jokowi dianggap telah menganulir hak sipil, politik, sosial, budaya, termasuk hak masyarakat adat dan hak ulayatnya. "Itu situasi umum di Papua," imbuh Beka.