Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Penggunaan ketujuh vaksin tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan beleid tersebut, vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ialah vaksin produksi PT Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Sinovac, Pfizer BioNTech, Oxford-AstraZeneca, dan Moderna.

Dari ketujuh vaksin yang akan digunakan di Indonesia, baru tiga yang stoknya diterima dan digunakan yakni vaksin produksi Sinovac, Bio Farma, dan AstraZeneca.

Dari ketiga vaksin tersebut, baru vaksin buatan AstraZeneca yang mendapat sertifikat atau emergency use list (EUL) dari WHO.

EUL pada prinsipnya sama dengan emergency use authorization (EUA) untuk penggunaan obat dan vaksin di setiap negara. Hanya, EUL merupakan mekanisme uji kelayakan dan keamanan suatu obat atau vaksin versi WHO untuk digunakan oleh publik.

Sementara itu EUL WHO untuk vaksin Sinovac masih dalam proses pengurusan. Adapun vaksin produksi PT Bio Farma untuk EUL-nya mengikuti Sinovac karena bahan bakunya merupakan produksi Sinovac.

Dalam dokumen yang berasal dari situs resmi WHO, EUL vaksin Sinovac rencananya akan keluar pada akhir April.

Sedangkan keempat vaksin yang telah dinyatakan akan digunakan di Indonesia namun belum diterima stoknya ialah vaksin buatan Novavax, Pfizer BioNTech, Sinopharm, dan Moderna.

Dari keempat vaksin tersebut baru dua yang sudah mendapat EUL dari WHO yakni Pfizer BioNTech dan Moderna. Sedangkan Sinopharm dan Novavax masih dalam proses mendapatkan EUL dari WHO.

Seperti diketahui isu sertifikat atau EUL dari WHO mencuat setelah adanya informasi bahwa Arab Saudi hanya membolehkan jemaah haji dan umrah yang telah mendapatkan vaksin yang tersertifikasi atau memperoleh EUL dari WHO. Informasi itu disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut mengatakan, pihaknya terus menjalin korespondensi dengan pihak Saudi dan berupaya berkomunikasi dengan Menteri Haji Arab Saudi yang baru.

"Kita belum komunikasi langsung dengan Arab Saudi, karena sejak Pak Saleh Benten di-reshuffle, kita belum mendapat akses ke menteri yang baru," tutur Yaqut.