Sudah Ada LPI, Jokowi Masih Ingin Bentuk Kementerian untuk Genjot Investasi

Dalam rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi yang diusulkan Presiden Jokowi.

Keputusan itu juga sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian dan pembentukan kementerian.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu dijawab dengan kata setuju oleh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Dasco menuturkan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Adapun pembentukan Kementerian Investasi bertujuan untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Kendati demikian, sedianya pemerintah telah memilki sejumlah lembaga yang bertujuan untuk mengurus investasi.

Lembaga-lembaga tersebut adalah Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Kemenko Marves yang saat ini dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan mengkoordinasikan investasi yang kemudian dieksekusi oleh BKPM.

Adapun Luhut lebih besar porsinya dalam urusan lobi investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengeksekusi hasil dari lobi investasi yang dilakukan Luhut.

Sementara itu dikutip dari situs BKPM, sepanjang 2020 investasi yang berhasil dibukukan sebesar Rp 826,3 triliun. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan yakni Rp 817,2 triliun.

Dari total Rp 826,3 persen investasi yang berhasil dibukukan, sebanyak 50,1 persen atau Rp 413,5 triliun berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sisanya sebesar 49,9 persen atau Rp 412,8 trilun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Kendati BKPM telah melampaui capaian target pembukuan investasi pada 2020, Jokowi masih berhasrat untuk terus menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Upaya itu diwujudkan Jokowi dengan membentuk LPI atau Indonesia Investment Authority (INA) yang bertugas mengelola dana pemerintah pusat yang berbentuk dana investasi abadi atau sovereign wealth fund (SWF).

Sebagai modal awal, pemerintah pun telah menyuntikkan dana sebesar Rp 15 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah bakal memberi modal Rp 75 triliun kepada LPI yang akan diberikan secara bertahap hingga akhir tahun 2021. Nantinya, pemenuhan modal awal LPI tersebut bisa bersumber dari aset yang berupa barang milik negara (BMN) hingga saham BUMN.

Adapun susunan manajemen LPI terdiri dari dewan pengawas dan dewan direksi. Dewan Pengawas LPI terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir dari kalangan pemerintah, serta tiga orang dari unsur profesional, yakni Yozua Makes, Darwin C Noerhadi dan Haryanto Sahari.

Sementara itu, Dewan Direksi LPI diketuai Ridha Wirakusumah selaku Direktur Utama LPI. Ada pula mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arief Budiman sebagai Wakil Direktur Utama LPI.

Jajaran direksi lain yang juga diperkenalkan yakni Managing Director of Creador Setafnus Hadidjaja menjadi Direktur Investasi LPI, Direktur Risiko LPI Marita Alisjahbana yang sebelumnya merupkan Country and Corporate Risk Manager di Citibank, serta eks direktur keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Eddy Porwanto sebagai sebagai Direktur Keuangan LPI.

Adapun untuk menggenjot investasi, setelah mebentuk LPI, rencananya Jokowi akan mengubah BKPM yang telah ada menjadi Kementerian Investasi.
"Rencananya BKPM akan menjadi Kementerian Investasi ini," ujar Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi kepada Kompas.com, Jumat (9/4/2021).