Salin Artikel

Pengiriman Vaksin AstraZeneca Terkendala, Apa Strategi Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengiriman 100 juta dosis vaksin Covid-19 asal AstraZeneca ke Indonesia mengalami kendala. Kendala pengiriman terjadi pada dua mekanisme.

Pertama, kerja sama multilateral dengan Covax/GAVI sebanyak 54 juta dosis vaksin secara gratis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kendala pengiriman dari kerja sama Covax/Gavi ini akibat embargo yang diterapkan India selaku negara produsen vaksin.

Akibatnya, vaksin AstraZeneca yang diterima Indonesia baru 1,1 juta dosis

"Sehingga GAVI merealokasi vaksin yang harusnya kita terima 11 juta di Maret dan April ditunda semuanya di bulan Mei," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/4/2021).

Pembatasan ekspor

Kedua, kendala terjadi pada mekanisme kerja sama bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma karena pembatasan ekspor.

Budi mengatakan, sebelumnya pemerintah dan pihak AstraZeneca sepakat sebanyak 50 juta dosis vaksin dikirim ke Indonesia pada tahun ini.

Namun, pihak AstraZeneca mengubah jatah pengiriman dosis vaksin tersebut menjadi sebanyak 20 juta dosis dikirim tahun ini.

Sementara, 30 juta dosis vaksin sisanya baru akan dikirim pada tahun 2022.

"Ya terus terang hal itu bukan sesuatu yang bisa kita terima, dan kita langsung melakukan komunikasi dengan pihak AstraZeneca," ujarnya.

Pemerintah pun menyiapkan empat strategi agar pasokan vaksin di Tanah Air tidak kosong selama terjadinya embargo dan pembatasan ekspor tersebut.

Langkah pemerintah

Budi mengatakan, pemerintah tengah melakukan diskusi awal dengan pemerintah China untuk menambah jumlah dosis vaksin Sinovac. Bahkan, ia akan meminta Presiden Joko Widodo ikut bernegosiasi dengan pemerintah China.

"Sekarang diskusinya sedang berjalan (dengan Sinovac), mereka membuka oportunity tapi harus dilakukan di level lebih tinggi, jadi level menteri sudah dilakukan, kami merencanakan kalau bisa Bapak Presiden juga melakukan pembicaraan di level yang lebih tinggi," tutur Budi.

Tak hanya menjajaki vaksin Sinovac, Budi mengatakan, pemerintah mencari sumber vaksin Covid-19 dari negara lain seperti Amerika Serikat.

Ia mengatakan, pemerintah Amerika Serikat sempat menyampaikan akan membuka distribusi vaksin apabila vaksinasi di negara tersebut tuntas.

"Indonesia sudah melakukan lobi sehingga ketika AS (Amerika Serikat) buka, Indonesia sudah ada di list paling atas, kita sudah lobi ke AS untuk memastikan hal tersebut," ucapnya.

Selain itu, Budi mengatakan, pemerintah tetap memproteksi stok vaksin AstraZeneca yang dijanjikan Covax/GAVI dan bilateral antara AstraZeneca dan PT Bio Farma meski terdapat penundaan pengiriman.

Bahkan, Budi mengaku sudah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melobi Covax AMC Engagement Group selaku badan yang mengatur pembagian vaksin, menyurati presiden Covax/GAVI dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris.

"(Agar) ia (Menlu Inggris) bisa mencarikan sumber lain di luar yang India untuk kita," ujar Budi.

Terakhir, pemerintah akan mengejar pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang akan memiliki stok vaksin Covid-19 yang cukup banyak.

Adapun jenis vaksin covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong adalah Sinopharm dari China, Sputnik V dari Rusia, dan CanSino dari China.

Direktur PT Bio Farma Honesti Basyur mengatakan, vaksin Covid-19 asal Sinopharm dijadwalkan akan dikirim ke Indonesia pada minggu keempat April sebanyak 500.000 dosis vaksin.

Kemudian, vaksin Covid-19 CanSino akan dilakukan pengiriman awal sebanyak 3 juta dosis vaksin antara bulan Juli hingga September 2021.

Sementara itu, vaksin Sputnik V dari Rusia masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/07395401/pengiriman-vaksin-astrazeneca-terkendala-apa-strategi-pemerintah

Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke