Ditanya soal Pendanaan Buzzer Istana, JK: Zaman Saya Tak Ada

Ketika menjadi Wakil Presiden pendamping Presiden Joko Widodo, ia mengatakan bahwa Istana sama sekali tak memelihara buzzer.

"Waktu zaman saya pasti tidak ada (buzzer). Waktu zaman saya, setidak-tidaknya dari saya, sama sekali tidak ada," kata Kalla dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (17/2/2021).

"Jadi saya tidak tahu bagaimana, siapa, pihak-pihak siapa yang memelihara atau mendanai buzzer itu," ucap dia.

Kalla pun menilai keberadaan buzzer tidak berdampak positif bagi demokrasi.

Justru, dengan adanya buzzer seperti di sosial media, menurut dia, masyarakat takut untuk mengkritik pemerintah.

Sebab, mudah sekali bagi buzzer merundung atau bahkan memaki pengkritik.

Kalla menyebut, ia tak akan mempersoalkan keberadaan buzzer jika mereka dapat menyampaikan argumentasi dengan baik.

Namun, pada praktiknya, buzzer kerap menyerang secara personal pihak yang menyampaikan kritik.

"Ini kan tidak berargumentasi, hantam kromo saja orang. Memfitnah, menghantam kromo, menghantam pribadi, bukan persoalannya. Kalau berargumentasi dengan baik itu bagus," ujar dia.

Oleh karena itu, Kalla menyambut baik pernyataan Presiden beberapa waktu lalu yang meminta masyarakat aktif menyampaikan kritik ke pemerintah.

Namun, menurut dia, pemerintah perlu menegaskan batasan-batasan yang lebih jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan.

Jangan sampai, pihak yang menyampaikan kritik pada akhirnya justru dipersoalkan oleh pemegang kuasa.

"Kalau pun minta dikritik, apa rambu-rambunya sehingga tidak ada masalah? Jadi batasan apa yang boleh dan tidak boleh. Itu aja," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Namun, masyarakat sangsi terhadap pernyataan Presiden itu.

Publik menilai kritik yang mereka sampaikan di sosial media kerap mendapat serangan buzzer bahkan ancaman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman pun sempat mengaku bahwa pemerintah tak punya buzzer untuk membela kebijakan mereka.

Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa.

"Pemerintah tidak punya buzzer," kata Fadjroel kepada Kompas.com, Rabu (10/2/2021).