Salin Artikel

Di Hadapan Menkes, Anggota DPR Ungkap Ada Nakes yang Belum Terima Insentif

Dewi mengatakan hal itu saat Komisi IX DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajarannya di Gedung DPR, Senin (8/2/2021). 

"Kami temukan insentif tenaga medis dan kesehatan pusat belum dibayar untuk bulan November dan Desember 2020. Karenanya kami ingin dengar penjelasan rinci dan mendesak Pak Menkes untuk mengambil kebijakan mengenai insentif yang belum dibayarkan ini," kata Dewi dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes, Senin (8/2/2021) sore.

Dewi melanjutkan, temuan tersebut didapat berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IX ke beberapa rumah sakit, 4 Februari 2021.

Padahal, ia mengatakan bahwa Menkes Budi pernah menggelar rapat bersama dengan Komisi IX pada 3 Februari 2021 dan mengklaim bahwa insentif nakes dan tenaga medis pusat sudah 100 persen dibayarkan.

"Sehingga dalam kesimpulan rapat, kita mengadakan perbaikan redaksi dari tenaga kesehatan secara menyeluruh dengan hanya menyebutkan tenaga kesehatan daerah. Ternyata dalam kunjungan kerja kami tanggal 4 Februari, faktanya lain di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi menyoroti adanya tunggakan insentif 2020 yang diajukan Kemenkes adalah Rp 1,4 triliun.

Untuk itu, ia mempertanyakan apakah jumlah tersebut merupakan insentif nakes yang belum dibayarkan kepada nakes pusat, atau sudah sekaligus dengan nakes daerah.

"Pertanyaan selanjutnya adalah kapan insentif ini dibayarkan? Karena untuk tenaga kesehatan daerah, kami memahami anggarannya langsung ditransfer ke daerah," ujarnya.

Sementara itu, berbekal penjelasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), insentif nakes daerah diketahui sudah ditransfer sebesar Rp 4,17 triliun.

Namun, lanjut dia, masih ada sisa Rp 3,1 triliun yang masih terkendala di pemerintah daerah (Pemda).

"Nah, kami mintakan bantuan agar Kemenkes melakukan komunikasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan insentif yang belum dibayarkan," pinta Dewi.

Dewi mengingatkan kepada pemerintah bahwa nakes merupakan garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19.

Para nakes, kata dia, telah mengorbankan seluruhnya untuk berjuang selama pandemi. Maka, menurutnya akan sangat zalim apabila hak-hak mereka tidak segera diberikan pemerintah.

"Karenanya kami minta Menkes memprioritaskan hal ini. Dan kami tentu apresiasi kalau kebijakan memangkas insentif tenaga kesehatan tenaga medis itu tidak jadi diberlakukan," ucap Dewi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/18434871/di-hadapan-menkes-anggota-dpr-ungkap-ada-nakes-yang-belum-terima-insentif

Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke