Salin Artikel

Tak Pernah Berpikir Pindah Partai, Marzuki Alie: Saya Ini Mereknya SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku tidak tertarik untuk pindah ke partai lain, meskipun mendapat banyak tawaran.

Marzuki yang sudah enam tahun tidak aktif menjadi pengurus Partai Demokrat itu ingin tetap berada di satu partai sejak masuk hingga tidak bergelut di dunia politik.

"Merek saya ini Demokrat, saya ini mereknya SBY di mana-mana. Makanya begitu ada tawaran ke kanan ke kiri kan saya sampai sekarang tidak pernah berpikir," ungkap Marzuki, dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (3/2/2021) malam.

Ketika ditanya apakah ia kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Marzuki mengaku tidak dapat memberi penilaian.

Menurutnya, sukses atau tidaknya AHY sebagai pimpinan partai akan terlihat saat Pemilu 2024.

"Kalau hasilnya bagus, artinya kepemimpinan sekarang baru kita nyatakan mereka berhasil. Tapi kalau nanti 2024 turun lagi dari 54, wah itu tentu kita minta yang bersangkutan bertanggung jawab," ujarnya.

Dalam pandangan Marzuki, terpilihnya AHY sebagai ketua umum tak sesuai dengan komitmen eks Ketua Umum sekaligus pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada 2003, Marzuki menuturkan, SBY mengungkapkan cita-cita untuk membangun partai yang modern, artinya dikelola oleh sistem, bukan berdasarkan individu dan bukan merupakan dinasti.

"Saya tidak menyatakan kecewa, tetapi saya melihat ini sudah tidak sesuai dengan komitmen beliau, itu saja," kata dia.

"Saya enggak kecewa karena itu realita politik, karena di negeri ini, partai-partai masih dimiliki oleh tokoh-tokoh, tidak banyak yang dimiliki oleh publik, masyarakat, orang yang bergabung, siapa saja, jadi itu persoalannya," sambung Marzuki.

Belakangan ini, Marzuki ikut dituding terlibat dalam upaya melengserkan AHY.

Adapun gerakan yang dimaksud bertujuan mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) kemudian menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Menurutnya, tuduhan tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut. Ia juga berencana menempuh halur hukum.

Selain Marzuki, nama lainnya yang ikut terseret yakni, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

Partai Demokrat pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/10515321/tak-pernah-berpikir-pindah-partai-marzuki-alie-saya-ini-mereknya-sby

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke