Salin Artikel

Wapres Tegaskan Vaksin Covid-19 Wajib Selama Herd Immunity Belum Tercapai

Sebab, kata dia, vaksinasi Covid-19 akan efektif apabila herd immunity sebanyak 70 persen dari total populasi di Indonesia atau 182 juta orang bisa tercapai.

"Oleh karena itu kewajiban bervaksin tidak akan gugur sebelum terjadinya vaksinasi sampai 182 juta orang. Artinya kita masih tetap berdosa kalau belum terjadi herd immunity," kata Ma'ruf dikutip dari keterangan pers, Selasa (2/2/2021).

Kewajiban vaksinasi tersebut merupakan pandangan para ulama untuk menghindari diri dari bahaya dan kerusakan akibat pandemi Covid-19.

Ma'ruf mengatakan, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air dengan membentuk herd immunity tersebut.

Jika herd immunity terbentuk, maka penularan Covid-19 pun tidak akan terjadi.

"Upaya yang dilakukan pemerintah dalam program vaksinasi yang bertujuan untuk terciptanya kekebalan komunitas herd immunity, baru bisa tercapai kalau 70 persen atau 182 juta dari 200 juta penduduk Indonesia ikut melakukan vaksinasi," kata dia.

Selain itu, Ma'ruf meminta agar masyarakat mematuhi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan disiplin menjalankan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, serta mengikuti vaksinasi.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penularan agar bisa terlindung dari Covid-19 dan segera keluar dari pandemi panjang.

"Agar dapat kembali beraktivitas, kembali ke sekolah kembali beribadah dengan normal dan menjalankan kegiatan ekonomi seperti sedia kala," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/11515521/wapres-tegaskan-vaksin-covid-19-wajib-selama-herd-immunity-belum-tercapai

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke