Keluarkan Imbauan untuk WNI di Myanmar, Kemlu: Tetap Tenang dan Waspada

Dalam imbauan yang diunggah di akun Twitter resmi Kemlu tersebut, Kemlu meminta agar seluruh WNI agar tetap tenang dan waspada.

Imbauan itu dikeluarkan berkaitan dengan kudeta militer yang terjadi di Myanmar dan menyebabkan situasi negara tersebut cukup memburuk.

"Seluruh WNI tetap tenang, waspada, mencermati perkembangan situasi keamanan, serta meminimalisir kegiatan non-esensial di luar rumah," demikian imbauan yang dikeluarkan, Senin (1/2/2021).

Dalam keterangan tersebut, disebutkan bahwa Kedutaan Besar RI Yangon di Myanmar telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia.

Sejauh ini, para WNI di Myanmar dilaporkan dalam keadaan sehat dan aman.

Adapun jumlah WNI yang tercatat menetap di Myanmar sekitar 500 orang.

"Mayoritas WNI tersebut bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen dan anak buah kapal," demikian bunyi imbauan tersebut.

KBRI Yangon pun membuka hotline pengaduan bagi WNI ke dalam beberapa akses.

Antara lain melalui telepon di nomor +95 9503 7055, surat elektronik consular@kbriyangon.org serta alamat KBRI Yangon di 100 Pyidaungsu Yeiktha Road Dagon Township Yangon.

Para WNI yang ada di Myanmar juga dapat menghubungi hotline pelindungan WNI Kemlu di nomor +62812-9007-0027.

Militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun pada Senin (1/2/2021).

Militer Myanmar, atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, juga menunjuk seorang jenderal sebagai Pelaksana Tugas (plt) Presiden Myanmar.

Pengumuman itu disampaikan melalui siaran langsung di Myawaddy TV milik militer.

Mereka mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas negara sebagaimana dilansir dari AFP.

Mereka juga menuduh Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) gagal menangani ketidakberesan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada November 2020.

Jurnalis AFP juga melaporkan, militer Myanmar turut mengepung Yangon pada Senin pagi waktu setempat.

Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa tentara telah dikerahkan di luar balai kota di Yangon.

Televisi MRTV yang dikelola negara mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa pihaknya tidak dapat melakukan siaran karena masalah teknis.

Pengumuman keadaan darurat tersebut dikeluarkan setelah pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ditangkap dan ditahan oleh militer Myanmar pada Senin.

Selain Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint dan beberapa tokoh senior dari Partai National League for Democracy (NLD) juga ditahan militer Myanmar.