Panglima TNI Kerahkan Prajurit Awasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan

"Mulai tanggal 31 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, aparat TNI di seluruh wilayah Indonesia bersama Polri akan mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan Operasi Penegakan Protokol Kesehatan," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Nantinya, para prajurit TNI bertugas melakukan penegakan terhadap orang-orang yang tidak menggunakan di lokasi keramaian.

"Khususnya anjuran menggunakan masker di titik-titik keramaian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus Covid 19 di daerah-daerah," kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI mengatakan, terdapat 91.817 prajurit TNI diterjunkan untuk mendisiplinkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Hingga Minggu (31/1/2021), kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.078.314 kasus.

Sementara itu, angka kesembuhan sebanyak 873.221 orang dan kasus kematian mencapai 29.998.

Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya tegas dalam mengimplementasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Jokowi, implementasi kebijakan tersebut tidak efektif untuk menekan laju penularan virus corona.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2021), dikutip dari siaran pers setneg.go.id, Senin (1/2/2021).

"Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa, dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," tutur dia.

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, tampak hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Ada pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.