BPOM Minta Instalasi Farmasi Pemerintah Konsisten Distribusikan Vaksin Sesuai SOP

"Kami mendorong IFP agar konsisten memperhatikan proses pendistribusian dan pengelolaan vaksin sesuai cara yang baik (good practices) maupun SOP, panduan, pedoman yang berlaku," kata Penny dalam keterangan tertulis, Jumat (29/1/2021).

Penny juga meminta agar IFP dapat segera melakukan tindakan koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan vaksin.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers usai mengunjungi IFP di Bandung guna memeriksa kesiapan distribusi vaksin.

Pada kesempatan tersebut, Penny mengungkap proses distribusi vaksin Covid-19 yang dimulai dari PT Bio Farma ke IFP Provinsi.

Setelah dari IFP Provinsi, lanjut dia, proses distribusi akan tiba di Fasilitas Pelayanan Kesehatan melalui IFP Kabupaten/Kota.

"Badan POM secara proaktif memperkuat proses pengawasan distribusi vaksin melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM kepada IFP di seluruh Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, hal ini dilakukan guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga baik hingga digunakan masyarakat.

Pengawasan dan pemantauan mutu vaksin tersebut, kata Penny, dilakukan UPT BPOM di sarana industri, distributor, instalasi farmasi provinsi, instalasi farmasi kabupaten, dan sarana pelayanan kesehatan.

"UPT Badan POM di seluruh Indonesia siap melakukan pengawalan distribusi vaksin oleh IFP di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sampai diterima di fasilitas pelayanan kesehatan," terang dia.

Selain itu, ia mengatakan UPT BPOM siap memberikan pendampingan pemenuhan penerapan aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan peningkatan kompetensi petugas pengelola IFP.

Penny berharap kepada seluruh IFP di Indonesia agar selalu menjaga mutu vaksin selama jalur distribusi.

Lebih lanjut, BPOM juga berharap IFP selalu melakukan mitigasi risiko potensi adanya penurunan mutu selama distribusi.

"Jaminan terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin merupakan tanggung jawab bersama. Pengelolaan vaksin yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan program vaksinasi,” harap Penny.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, BPOM akan terus menjalin koordinasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Kesehatan.