Luhut Minta Mal di DKI Tutup Jam 7 Malam, Pengamat: Pemerintah Galau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, kebijakan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan di DKI Jakarta pukul 19.00 WIB, mestinya sejak awal dilakukan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.

Ia menilai, kebijakan yang baru disampaikan pemerintah tersebut memperlihatkan kegalauan dalam upaya penanganan Covid-19.

"Hal ini sudah saya ingatkan dari awal, kalau sekarang dibuat begitu silakan saja. Kalau sekarang bikin begini karena kegalauan pengambil keputusan itu, kan angka Covid-19 sudah naik terus," kata Agus saat dihubungi, Rabu (16/12/2020).

Agus mengatakan, kebijakan pembatasan jam operasional tersebut mestinya juga diterapkan di provinsi-provinsi lain, meski lonjakan kasus Covid-19 tidak seperti Jakarta.

Tak hanya itu, ia menyarankan, agar aktivitas liburan masyarakat juga dibatasi untuk menekan lonjakan kasus.

"Coba lihat daerah lain, provinsi lain memang di sana tidak ada ledakan kasus, tapi baiknya kan tidak ada liburan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus memahami, pemerintah berupaya untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat.

Namun, menurut Agus, kebijakan yang dibuat pemerintah selama pandemi sering membingungkan masyarakat.

Ia mencontohkan, informasi mendadak yang disampaikan pemerintah terkait kebijakan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan pergi ke Bali harus melakukan tes usap atau swab test.

"Persoalannya orang sudah banyak beli tiket dan kebijakannya terlambat, terus gimana kan kacau tiba-tiba ada swab test. Kan menambah kebingungan publik yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat tahun baru yang berpotensi mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus penularan virus corona. Kebijakan ini diminta untuk diimplementasikan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Selain itu, hal ini juga dilakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020).

Agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di mal, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi itu meminta pemilik pusat perbelanjaan memberikan keringanan biaya penyewaan dan service charge kepada para tenant (penyewa).