KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

"Sebab, bisa sangat berisiko menjadi medium penularan Covid-19. Daripada menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman pemilih dan petugas pemilihan, hal itu lebih baik dihindari," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Titi melihat, sejauh ini belum ada simulasi yang betul meyakinkan bahwa skema pemilih dengan status terinfeksi Covid-19 dapat menyuarakan langsung hak politiknya berjalan aman dan sehat.

Terlebih, kata dia, kondisi Covid-19 di Indonesia saat ini sedang memburuk dengan melihat jumlah kasus positif serta tenaga kesehatan yang terpapar terus meningkat.

"Ini kan memperlihatkan betapa rentannya interaksi langsung dengan pasien Covid-19 juga bisa menularkan virus tersebut kepada pihak lain," ujarnya.

Ia mengatakan, negara-negara lain juga ada yang tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi.

Namun, cara yang dilakukan tidak seperti di Indonesia dengan mendatangi pasien Covid-19.

Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang berencana mendatangi pasien Covid-19 di rumah sakit atau tempat isolasi mandiri untuk bisa menggunakan hak suaranya dalam Pilkada 2020.

Titi berpendapat, seharusnya Indonesia bisa meniru atau mencontoh ide bagaimana negara lain tetap menyelenggarakan pemilu tanpa mendiskriminasi pihak manapun termasuk pasien Covid-19.

"Mereka kebanyakan memilih skema pemungutan suara melalui pos lewat voting by mail atau mail-in ballot. Jadi, ide atau gagasannya merupakan sesuatu yang baik karena berusaha menjaga inklusivitas pemilu," terang dia.

"Upaya menjaga asas pemilu ini diterjemahkan KPU dengan berupaya tetap memastikan pasien Covid-19 yang sedang dirawat dan diisolasi mandiri tetap bisa memberikan suara melalui metode home voting. Hanya saja, kondisi Indonesia sedang memburuk," sambung Titi.

Untuk itu, ia berpandangan agar KPU menimbang ulang pemberian suara oleh pasien Covid-19 apabila tidak bisa menjamin prosedur layanan dengan standar keamanan tinggi.

KPU perlu menjamin mekanisme itu tidak akan mentransmisi Covid-19 saat berjalannya pemungutan suara di rumah sakit oleh pasien Covid-19.

Sebelumnya, KPU menjamin pasien Covid-19 tetap bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2020, meski sedang dirawat atau isolasi mandiri.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 73 poin 1 PKPU 6/2020, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat mendatangi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya, dengan persetujuan saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.

Pilkada secara serentak akan dilakukan pada Rabu (9/12/2020) dan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.