Doni Monardo Minta Masyarakat Pertahankan Semangat Memerangi Covid-19

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Satgas Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Doni Monardo mengajak berbagai elemen masyarakat lain mempertahankan semangat memerangi Covid-19,

"Hal itu harus terus dilakukan karena semua belum tahu kapan Covid-19 berakhir," ujar Doni dalam Rapat virtual Satgas Penanganan Covid-19, Minggu (22/11/2020).

Doni memaparkan, Indonesia pernah menekankan angka Covid-19 hingga sampai pada titik terendah pada September lalu yang berjumlah 41.000 kasus.

"Namun sayangnya, hari-hari ini naik-naik ke posisi 63.696 korban, baik yang ringan, sedang, berat, maupun kritis. Bahkan angka kematian saat ini lebih dari 15.000 orang." tuturnya.

Melihat perkembangan terakhir itu, Doni mengajak masyarakat untuk prihatin terhadap peningkatan kasus, terutama di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

"Dua hari terakhir Jakarta mencapai rekor tertinggi," kata Doni seperti dalam keterangan tertulisnya yang Kompas.com terima, Senin (23/11/2020).

Angka positif terakhir Jakarta, lanjut Doni, mencapai 1.579 korban, padahal sebelumnya di bawah 1.000 bahkan beberapa waktu lalu pernah di bawah 800 kasus per hari.

Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya penambahan kasus, Doni berharap, pengetahuan masyarakat tentang Covid-19 terus ditingkatkan.

Menurut dia, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang penularan Covid-19 dan proses transmisinya, apakah lewat aerosol atau droplet.

“Edukasi dan sosialisasi terus kita lakukan tanpa henti, termasuk upaya mencegah terjadinya kerumunan," imbuhnya.

Hindari kerumunan massa

Lebih lanjut Doni menegaskan, komitmen menyelamatkan jiwa manusia harus ditempatkan pada posisi tertinggi.

"Semua yang mengancam keselamatan jiwa manusia harus kita hindari. Termasuk kegiatan pengumpulan massa," tegasnya.

Senada dengan Doni, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan terjadinya kerumunan massa yang memperbesar risiko penularan Covid-19 dan menyerukan kasus serupa tidak terulang.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Nadjamuddin Ramly mengatakan, peristiwa kerumunan itu, tak ubahnya seperti hendak menghancurkan kerja keras semua pihak dalam 10 bulan terakhir dalam menanggulangi Covid-19.

Ramly mengatakan, untuk mencegah kejadian serupa, MUI berkomitmen terus mendukung dan meminta Satgas mengedepankan aksi penyelamatan jiwa manusia.

“Umat Islam tahu betul, untuk dan atas nama penyelamatan jiwa manusia, yang wajib pun bisa diringankan," kata dia.

Di samping itu, Ramly menyebut, tak kurang dari 12 fatwa sudah dikeluarkan MUI terkait situasi pandemi.

Adapun fatwa yang dimaksud Ramly antara lain, tata cara sholat bagi tenaga kesehatan yang tengah melakukan perawatan terhadap pasien Covid-19.

Berikutnya mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19, lalu Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha di rumah masing-masing, dan banyak fatwa lain.

Keprihatinan serupa disampaikan Perwakilan Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Ketua Satgas Covid-19 PBNU, M. Makky Zamzami.

Makky juga mengimbau, Satgas Covid-19 dan segenap pemangku kepentingan penanganan Covid-19 melakukan langkah kebijakan antisipasi terhadap musim libur akhir tahun 2020.

Menurutnya, mencermati kondisi psikis masyarakat yang berada pada tingkat kelelahan akut menjalani kehidupan sulit di masa Covid-19, diperlukan strategi pendekatan yang diperbaharui.

"Dengan begitu, bentuk komunikasi dan cara-cara sosialisasi tidak monoton," katanya.

Bila perlu, kata dia, pendekatan itu disesuaikan dengan kearifan lokal.

"Pesan-pesan protokol kesehatan, lebih baik jika dibuat berbeda antara satu bulan dan bulan yang lain. Bentuk, cara, dan strateginya berbeda, tetapi tujuannya sama,” kata Makky.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Covid-19 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Arif Nur Kholis melaporkan, dari 82 Rumah Sakit Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, saat ini telah merawat 17.000 pasien Covid-19.

"Angka penambahan korban Covid-19 terus betambah dari hari ke hari," imbuhnya.

Untuk itu, menurut Arif, agar tidak terjadi penambahan kasus, poin penting adalah perubahan perilaku.

"Grafik perubahan perilaku menuju masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan pada kenyataannya naik-turun," ujarnya.

Menurut Arif, hal itu bisa diatasi dengan terus menggencarkan kampanye perubahan perilaku melalui berbagai tema.

"Pasalnya, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka tidak diperlukan pendekatan dengan cara-cara keras dan tegas. Demikian pula sebaliknya," tuturnya.