Penuhi Permintaan Gubernur NTB, Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup Korban Gempa Rp 89,36 Miliar

Adapun pencairan jadup tahap II sebesar Rp 89,36 milliar akan diberikan kepada masyarakat yang belum menerima jadup pada tahap I.

Kendati demikian, Safii mengatakan, pemberian jadup akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah.

“Kita harus memahami bahwa Indonesia saat ini tengah dilanda wabah Covid-19, untuk itu, pemberian jadup dilakukan sesuai kemampuan pemerintah dan dicairkan secara bertahap,” ujar Safii dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2020).

Safii mengatakan, warga di tiga kabupaten di NTB belum mendapatkan jadup tahap I. Mereka antara lain Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

“Pemerintah berharap bantuan ini bisa meringankan beban mereka di masa pandemi,” kata Safii.

Guna memastikan bantuan jadup tepat sasaran, Safii meminta pemerintah daerah melakuan pendataan secara tepat by name by addres kepada mereka yang berhak di 3 kabupaten tersebut.

Selain itu, Kemensos juga melibatkan dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai verifikator dan validasi data.

“Kami bersama Dinsos dan Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi data. Keterlibatan dukcapil ini juga untuk menelusuri penerima bantuan yang belum mempunyai e-KTP atau masih memegang KTP lama,” papar Safii

“Di samping itu kita juga mengajak bank penyalur untuk verifikasi,” ucap dia.

Rekonsiliasi data penerima jadup, di NTB dikuti oleh para Sekretaris Daerah dan para Kepala Dinas Sosial dariwilayah yang terdampak gempa.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemensos, dari 3 kabupaten di NTB yang akan mendapatkan jadup tahap II, setidaknya terdapat 86.824 KK atau 297.881 Jiwa korban gempa.

Berdasarkan peraturan Menteri Sosial, jadup akan diberikan sebesar Rp 10.000 per jiwa per hari yang diberikan selama satu bulan.

“Mereka yang berhak dan telah terverifikasi akan dibuatkan rekening tabungan oleh Bank BNI yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara),” ujar Safii.

“Jika dalam satu keluarga ada tiga orang maka ketiganya mendapatkan bantuan,” kata dia

Sebelumnya, Kemensos telah menyalurkan bantuan jaminan hidup tahap I tahun 2019 sebanyak 5.118 KK atau 19.099 Jiwa di Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 11.45 miliar.

“Jadi mereka yang sudah mendapatkan jadup pada tahap I tidak akan mendapatkan lagi pada tahap II,” ujar Safii.

Selain memberikan bantuan jaminan hidup, Safii mengatakan, pemerintah juga telah memberikan bantuan santunan ahli waris korban bencana yang meninggal dunia sebanyak 567 jiwa senilai Rp 8.505.000.000.

Kemudian, Kemensos juga telah melakukan penanganan darurat berupa pendistribusian logistik, cadangan beras pemerintah, beras regular, sembako, peralatan dapur keluarga, peralatan kebersihan dan layanan dukungan psikososial. Total bantuan senilai Rp 21.607.710.904.

“Jadi total bantuan sosial bagi korban bencana gempa bumi senilai Rp 130.936.410.904,- (Seratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah),” ujar dia.

Safii menuturkan, penyerahan bantuan Jadup tahap II akan dilakukan secara langsung oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara akhir bulan ini.

“Nanti Mensos akan menyerahkan secara simbolik kepada korban gempa. Yang lainnya secara otomatis akan masuk ke rekening masing-masing,” ujar dia.

Safii menambahkan, kendati bantuan jaminan hidup ini belum memenuhi semua usulan pemerintah Daerah, namun ia berharap, bantuan tersebut digunakan dengan bijak bagi para penerima manfaat.

“Pemerintah berharap korban bencana alam dapat menata kehidupan yang normal kembali seperti sedia kala,” tutur dia.