Komnas HAM Ungkap Proyektil Peluru Hilang di TKP Penembakan Pendeta Yeremia

“Terdapat barang bukti berupa pengambilan proyektil peluru dari lubang kayu balok di TKP yang tidak diketahui keberadaannya saat ini,” ungkap Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers daring, Senin (2/11/2020).

Anam menuturkan, pihaknya sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada aparat kepolisian yang sudah berada di lokasi sebelum tim Komnas HAM.

Namun, katanya, aparat kepolisian tidak mengambil proyektil peluru di balok kayu, melainkan mengambil proyektil yang berada di bawah tungku.

“Sehingga ini penting bagi kami untuk menanyakan ke mana proyektil yang ada dalam balok kayu karena itu jelas sekali diambil setelah kejadian,” ujarnya.

Temuan Komnas HAM lainnya adalah ada upaya mengaburkan fakta-fakta seputar penembakan di TKP.

Hal itu terlihat dari banyaknya lubang tembakan dengan diameter yang beragam. Terdapat 19 lubang tembakan, baik di luar TKP, bagian atap atau seng kandang babi, serta pohon di sekitar TKP.

Berdasarkan penghitungan, tembakan dilepaskan pada jarak 9-10 meter dari luar TKP.

Menurut Anam, upaya itu diduga untuk menutupi fakta bahwa Pendeta Yeremia ditembak pada lengan kirinya dari jarak dekat atau kurang dari satu meter.

“Kami yakini ini pengalihan sudut tembakan untuk pengalihan bahwa ini tidak dilakukan dalam jarak pendek,” tutur dia. Komnas HAM juga menemukan adanya upaya agar jenazah korban tidak diperiksa.

“Terdapat upaya agar korban segera dikuburkan tidak lama setelah kejadian juga sebagai upaya untuk tidak dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban untuk menemukan penyebab kematian,” kata Anam.

Ia menuturkan sejumlah saksi mempertanyakan proses penguburan yang dilakukan dengan cepat.

Hal itu dikarenakan, Pendeta Yeremia tewas pada hari Minggu. Masyarakat setempat menilai penguburan pada hari Minggu adalah hal yang riskan.

Selain itu, sebagai seorang tokoh agama, masyarakat mempertanyakan mengapa tidak ada prosesi penghormatan terlebih dahulu.

Selanjutnya, laporan penyelidikan itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.