Salin Artikel

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Prototipe tersebut akan dikembangkan Bio Farma menjadi vaksin Covid-19 dan bernama vaksin Merah Putih.

"Lembaga Eijkman ditargetkan bulan Januari Februari 2021 itu sudah dapat prototipe vaksinnya. Dari prototipe itu nanti akan diserahkan ke Bio Farma untuk dilakukan proses lebih lanjut, upscaling kemudian pra klinis, uji klinis fase 1, 2 dan 3," kata Bambang dalam talk show BNPB bertajuk 'Menjemput Asa Vaksin Covid-19' melalui YouTube, Senin (19/10/2020).

"Yang dinamakan vaksin merah putih ini memang asli Indonesia sendiri. Ini kolaborasi kami," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan, saat ini perkembangan kandidat vaksin merah putih telah mencapai 55 persen.

"Perkembangannya sampai saat ini kita telah 55 persen dari target yang sudah ditetapkan. Insya Allah bulan depan kita bisa mulai uji praklinis kepada hewan," ujar Amin ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (15/10/2020).

Apabila uji praklinis berjalan lancar, Amin memprediksi kandidat vaksin Merah Putih akan diserahkan ke PT Bio Farma pada Februari atau Maret 2021.

Setelah diserahkan, ia memperkirakan uji klinis akan rampung pada akhir 2021.

"Setelah itu diharapkan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan setelah itu bisa diproduksi. Sehingga nanti kira-kira awal 2022 kita bisa produksi massal," ungkap Amin.

"Diharapkan vaksin Merah Putih bisa memenuhi sedikitnya 50 persen keperluan vaksin di Indonesia," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/19/20250151/pengembangan-vaksin-merah-putih-tunggu-prototipe-dari-lembaga-eijkman

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.