Putusan Banding Kuatkan Vonis 7 Tahun Penjara bagi Imam Nahrawi

Putusan banding PT DKI Jakarta ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang manjatuhkan vonis tujuh tahun penjara bagi Imam Nahrawi.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2020 Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2020 PN Jkt.Pst," demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kamis (8/10/2020).

Majelis hakim yang memutuskan terdiri dari Achmad Yusak selaku hakim ketua serta Brlafat Akbar dan Reny Halida Ilham Malik selaku hakim anggota.

Putusan tersebut dibacakan pada Kamis hari ini.

Pada pengadilan tingkat pertama, Imam Nahrawi divonis hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat saat itu juga menjatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp 18.154.230.882.

KPK mengajukan banding atas vonis tersebut karena dinilai belum memenuhi rasa keadilan dan besaran uang pengganti tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.

Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Selain pidana pokok di atas, hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada Imam juga lebih ringan dari tuntutan JPU KPK.

JPU KPK sebelumnya menuntut pencabutan hak politik Imam selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok dan uang pengganti senilai Rp 19.154.203.882.

Sedangkan, majelis hakim menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik Imam selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok dan uang pengganti senilai Rp 18.154.230.882.

Dalam kasus ini, Imam bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, terbukti menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan mantan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

Suap tersebut dimaksudkan agar Imam dan Ulum mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora RI untuk tahun kegiatan 2018.

Imam juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai total Rp 8.348.435.682 dari sejumlah pihak.