Penegakan Hukum Selama Pilkada akan Disorot, Kabareskrim: Netralitas Polri Harga Mati

Maka dari itu, Listyo menginstruksikan jajarannya bekerja secara cermat dan profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa Polri bersikap netral selama perhelatan pilkada tersebut.

"Netralitas Polri adalah harga mati. Para penyidik pahami betul langkah penegakan hukum akan menjadi sorotan publik. Laksanakan secara cermat dan profesional," kata Listyo saat memberi arahan kepada 421 jajaran reserse dan kriminal di seluruh Indonesia secara virtual, seperti dikutip dari keterangan tertulis, pada Selasa (15/9/2020).

Selama Pilkada 2020, Polri menunda semua proses hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap bakal calon atau calon peserta pilkada yang diduga melakukan tindak pidana.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis juga memerintahkan jajarannya tidak memanggil maupun melakukan upaya hukum lain yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon.

Arahan Kapolri tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Akan tetapi, penundaan proses hukum tidak berlaku untuk dugaan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, serta tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Untuk penanganan tindak pidana pemilihan, Listyo memerintahkan jajarannya menyiapkan strategi khusus dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan.

Diketahui, Polri juga termasuk dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama lembaga penyelenggara pemilu.

"Penyidik Sentra Gakkumdu agar melengkapi Sarpras Protokol Kesehatan dalam upaya Gakum seperti APD, fasilitas TI, masker, dan upaya pihak lain yang menghindari proses lidik/sidik dengan alasan Covid-19," kata dia.

"Dan aktifkan sistem back-up tingkat Polres, Polda maupun Bareskrim, berdayakan Satgas Nusantara," sambung Listyo.

Selain itu, Kabareskrim juga meminta penyidik bijaksana dalam menindak pelanggar protokol kesehatan selama pilkada.

"Terhadap pelanggar protokol kesehatan agar penyidik cermat dan teliti menentukan jenis pelanggaran administrasi, pidana pemilihan, pidana umum," ucapnya.

Menurutnya, aparat kepolisian dapat melakukan penegakan hukum dengan sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar protokol kesehatan.

Listyo pun meminta jajarannya berkoordinasi dengan pengadilan untuk membahas hukuman alternatif bagi pelanggar protokol kesehatan selama pilkada.