Tanggapi PSBB DKI, Airlangga: Perlu Disinkronkan dan Koordinasi

Hal itu disampaikan Airlangga saat menjawab pertanyaan wartawan ihwal penyebab sikap pemerintah pusat yang cenderung menolak PSBB di DKI Jakarta.

"Kita perlu melakukan koordinasi untuk pengambilan keputusan apalagi kalau ini menyangkut berbagai hal dan terutama untuk kesehatan masyarakat," kata Airlangga dalam konverensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariar Presiden, Senin (14/9/2020).

Ia mengatakan, banyak hal yang perlu disinkronkan terkait pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta.

Karena itu, sebelum pelaksanaannya, pemerintah pusat bersama Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten menggelar rapat sinkronisasi.

"Tentu data-data perlu disinkronkan dan yang kedua yang disampaikan ke publik harus dalam bentuk hal yang sudah diputuskan, artinya sudah ada dasar hukumnya," tutur Airlangga.

Adapun Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah tak serta-merta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total.

Ia menyarankan kepala daerah mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.

Ia meminta kepala daerah bekerja berbasis data yang detail dalam menekan laju penularan Covid-19.

Dengan demikian, ia menginginkan kepala daerah memperhatikan persebaran Covid-19 dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi.

Jokowi yakin, pengambilan kebijakan berdasarkan data berjenjang seperti itu akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Alhasil, aktivitas perekonomian di tempat yang tidak berzona merah tetap berjalan sehingga masyarakat tetap bisa mendapat penghasilan.

Ia juga yakin strategi pembatasan sosial berskala lokal lebih efektif dibandingkan dengan PSBB yang mencakup keseluruhan wilayah.

"Berkali-kali saya sampaikan terapkan strategi intervensi berbasis lokal. Strategi pembatasan berbasis lokal baik di tingkat RT, RW, desa, kampung, sehingga penanganan lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi misalnya ada 20 kabupaten dan kota," kata Jokowi.