BKKBN: Penyuluh Gerakan KB Diperbolehkan Bawa Kontrasepsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo memperbolehkan penyuluh Gerakan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Sejuta Akseptor membawa alat kontrasepsi. Akseptor merupakan orang yang menerima atau mengikuti pelaksanaan program KB.

Gerakan ini diinisiasi untuk menekan lonjakan angka kehamilan pada masa pandemi virus corona atau Covid-19.

"Sekarang kita bolehkan (membawa alat kontrasepsi) tentunya harus sesuai prosedur yang benar," kata Hasto melalui telekonferensi, Rabu (9/9/2020).

Menurut Hasto, sebelumnya para penyuluh tidak diperbolehkan membawa alat kontrasepsi.

Kemudian, BKKBN melakukan penyuluhan soal gerakan pemasangan kontrasepsi yang secara serentak di seluruh Indonesia.

Sebab, kata Hasto, sekitar 10 persen dari 36 juta akseptor melepas alat kontrasepsi yang telah dipasang pada tiga bulan pertama pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah di bulan Juni, Juli, Agustus ini sudah membaiklah, akseptornya sudah datang lagi kemudian juga capaian cakupannya sudah meningkat," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, BKKBN pada Selasa (19/5/2020) mengatakan ada lebih dari 400.000 kehamilan tak direncanakan.

Selama dilangsungkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19, sejumlah klinik kesehatan dan kandungan ditutup.

Menurut Hasto, hal ini membuat masyarakat sulit mengakses alat kontrasepsi.

"Banyak juga orang yang mematuhi peraturan pemerintah untuk tinggal di rumah kecuali ada keadaan darurat yang mengharuskan ke luar rumah," kata Hasto.

"Saya kira banyak orang tidak menggunakan alat kontrasepsi dalam keadaan ini," imbuhnya.

Dengan penambahan angka kehamilan itu, di awal tahun depan mungkin ada lebih dari 420.000 bayi baru lahir.

Perkiraan angka itu didasarkan pada 10 persen dari 28 juta keluarga mengalami kesulitan dalam mengontrol kelahiran.

Padahal seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.