Jakob Oetama: Koran Itu Harus Jadi Miniatur Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama, meninggal dunia pada usia 88 tahun di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (9/9/2020).

Jakob tutup usia pada pukul 13.05 WIB setelah menjalani perawatan lantaran mengalami gangguan multiorgan.

Almarhum diketahui mendirikan Harian Kompas bersama PK Ojong pada 1965, setelah dua tahun sebelumnya mendirikan majalah Intisari.

Kelahiran Kompas tidak terlepas dari permintaan Menteri/Panglima TNI AD Letjen Ahmad Yani, melalui Menteri Perkebunan Frans Seda dari Partai Katolik, agar partai tersebut mendirikan surat kabar.

Saat itu, hampir semua partai yang ada di Indonesia memiliki corong partai.

Setidaknya, ada tiga konstelasi politik yang berkembang kuat ketika itu.

Pertama, Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Kepala Pemerintahan yang mengonsolidasikan kekuatan dan kekuasaan politiknya melalui pengembangan demokrasi terpimpin.

Berikutnya, ada ABRI yang berusaha meredam kekuatan politik Partai Komunis Indonesia melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat dan politik non atau anti-komunis.

Ketiga, PKI yang merapat ke Bung Karno.

Gagasan Ahmad Yani, Partai Katolik perlu memiliki sebuah media untuk mengimbangi kekuatan PKI.

Jakob dan Ojong kemudian sepakat untuk mendirikan sebuah surat kabar yang diharapkan dapat menjadi sebuah jalan tengah.

Meski lahir dari inisiatif tokoh Partai Katolik, koran itu bukan menjadi corong partai. Sebab, koran baru yang akan berdiri saat itu diharapkan dapat berdiri di atas semua golongan.

Oleh karena itu, koran tersebut harus bersifat umum, didasarkan pada kenyataan kemajemukan Indonesia, harus menjadi cermin realitas Indonesia, mengatasi suku, agama, ras, dan latar belakang lainnya.

"Dia (koran itu) harus mencerminkan miniaturnya Indonesia," kata Jakob, seperti dilansir VIK bertajuk "Jakob Oetama 85th: The Legacy".

Semula, nama "Bentara Rakyat" yang hendak dipilih untuk nama koran baru itu. Nama itu bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Moto yang dipilih adalah "Amanat Penderitaan Rakyat". Koran itu juga ditegaskan bukanlah koran partai, melainkan sarana untuk kemajuan Indonesia yang berpijak pada kemajemukannya.

Ketika Frans Seda bertemu dengan Bung Karno dan mengusulkan nama tersebut, Presiden RI pertama itu tidak menyetujui nama tersebut.

Bung Karno pun berkata, "Aku akan memberi nama yang lebih bagus...'Kompas'! Tahu toh, apa itu kompas? Pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba!".

Jadilah nama pemberian Bung Karno itu digunakan sebagai nama koran hingga sekarang.