Dua Windu Munir Menunggu, Belum Jelas Siapa yang Membunuhnya

BULAN ini, tepatnya 7 September 16 tahun lalu sebuah tragedi terjadi. Aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib dibunuh dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam.

Ia tewas dua jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schipol, Amsterdam pukul 08.10 waktu setempat.

Hasil otopsi kepolisian Belanda dan Indonesia menemukan Munir tewas karena racun arsenik.

Polisi menetapkan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus ia bersalah dan menghukumnya 14 tahun penjara pada 12 Desember 2005.

Kini, Pollycarpus sudah bebas dari penjara. Namun kasus ini masih menyisakan misteri.

Masih gelap

Polisi sudah menyelidiki dan menyidik kasus ini. Sejumlah orang sudah diperiksa dan dimintai keterangan.

Mereka berasal dari Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kedua lembaga ini dianggap terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Sebagian di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke pengadilan.

Namun, dari sekian terdakwa hanya dua orang yang dihukum atas kematian Munir. Mereka adalah Pollycarpus dan mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan.

Indra dianggap memberikan kesempatan kepada Polly untuk membunuh Munir dengan menempatkannya di bagian keselamatan penerbangan yang memungkinkan Polly terbang pada hari pembunuhan. Indra divonis 1 tahun penjara.

Sementara mantan Sekretaris Chief Pilot Airbus 330 PT Garuda Indonesia, Rohainil Aini, diputus bebas oleh majelis hakim. Namun di tingkat kasasi ia dihukum 1 tahun penjara.

Mantan Deputi V BIN, Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR, orang yang dinilai ikut bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan Munir divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Janji dua presiden

Saat masih berkuasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjanji akan menuntaskan kasus Munir. SBY menyatakan, kasus pembunuhan Munir adalah test of our history.

SBY kemudian menerbitkan Keppres No 111/2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir dan diperpanjang dengan Keppres No 6/2005.

TPF kasus Munir yang terdiri dari unsur Kepolisian dan kalangan masyarakat sipil menunjukkan kinerja yang cukup baik, bahkan temuan-temuannya menjadi tulang punggung dan guidance bagi polisi saat menjerat Polycarpus Budihari Priyanto.

Namun, setelah laporan TPF Munir diserahkan kepada Presiden SBY, hasilnya tak pernah dibuka ke publik.

Presiden Joko Widodo juga pernah berjanji akan menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Janji itu ia sampaikan secara langsung saat bertemu dengan sejumlah praktisi hukum di Istana, pada September 2016 lalu.

Namun, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda Jokowi akan menuntaskan kasus ini. Alih-alih menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM ini, pemerintahan Jokowi justru menyatakan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir hilang.

Hilangnya laporan itu baru diketahui pada pertengahan Februari 2016. Ketika itu, KontraS mendatangi kantor Sekretariat Negara meminta penjelasan dan mendesak segera dilakukan pengumuman hasil laporan TPF.

KontraS kemudian menggugat Kemensetneg. Pada Oktober 2016, KontraS memenangkan gugatan terhadap Kemensetneg. Majelis hakim memerintahkan lembaga negara itu segera mengumumkan dokumen TPF. Namun, Kemensetneg mengaku tak memiliki dokumen tersebut.

Belum ada titik terang

Meski telah menjatuhkan hukuman kepada pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan, kasus kematian Munir hingga saat ini belum menemui titik terang. Indra membantah terlibat dalam konspirasi pembunuhan itu.

Meski BIN mendapat sorotan dalam kasus pembunuhan Munir, namun belum ada pejabat lembaga itu yang dihukum.

Dua tahun lagi kasus pembunuhan Munir akan memasuki masa kedaluarsa. Kasus Munir diselesaikan dengan pidana umum dan ditangani dengan aturan pidana nasional. Maka wajar jika dua tahun mendatang kasus ini akan ditutup dan tak akan bisa diusut lagi.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia sekaligus Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Usman Hamid mengusulkan agar kasus pembunuhan Munir dibawa ke ranah hukum pidana internasional.

Jika itu dilakukan kasus ini tak akan mengalami masa kedaluwarsa dan bisa terus diusut hingga pelaku atau dalang pembunuh Munir benar-benar tertangkap.

Selain itu, kasus ini juga akan terus bisa diusut dan tidak kedaluarsa dimasukkan kategori pelanggaran HAM berat.

Bagaimana perkembangan kasus pembunuhan Munir? Apa benar pelaku utama atau dalang kasus ini belum tersentuh?

Kenapa susah sekali mengungkap dan menuntaskan kasus ini? Apa benar kasus ini akan kedaluarsa pada 2022? Lalu, terobosan hukum apa yang mesti dilakukan guna menuntaskan kasus ini?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (9/9/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.