Jurnalis Diananta Anggap Pemenjaraannya Lonceng Kematian Kemerdekaan Pers

Diananta juga menyebut, bahwa kasus yang menimpanya akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan kerja jurnalis.

"Ini lonceng kematian bagi kemerdekan pers, ini akan menjadi preseden buruk ke depannya," kata Diananta dalam konferensi pers, Selasa (25/8/2020). 

Senada, Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Untung Kurniadi mengatakan, kasus Diananta menandakan bahwa pengungkapan kebenaran masih terkendala. 

"Ini menjadi lonceng kematian untuk kemerdekaan pers. Dengan kasus Diananta, apakah kebenaran itu masih terkendala di republik ini, masih menjadi renungan di republik ini," ujar Sekjend SMSI, Untung Kurniadi dalam konferensi pers, Selasa (25/8/2020).

Dalam kasus Diananta, kerja jurnalistiknya dipermasalahkan dan pun ia divonis dengan menggunakan Pasal 28 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adapun Pasal 28 UU ITE berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Dalam kesempatan itu, Diananta menuturkan, penguatan perlindungan kerja jurnalis perlu diperkuat lagi.

Berkaca dalam kasusnya, bahwa masih ada celah untuk mengkriminalisasi kerja jurnalis di Indonesia.

"Ternyata masih banyak celah untuk menjerat wartawan terutama kasus saya ini, masuk lewat pintu SARA (Pasal 28 UU ITE)," kata dia.

Sebelumnya, diberitakan Diananta divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Kalimantan Selatan( Kalsel).

Dia dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menayangkan berita berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel".

Akibat pemberitaan dugaan penyerobotan lahan itu, Diananta diganjar hukuman penjara tiga bulan 15 hari.

Majelis hakim menilai karya jurnalistik Diananta bermuatan SARA dan melanggar kode etik. Selain itu, laman Banjarhits dianggap tidak memiliki badan hukum.

Vonis hukuman disampaikan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Meir Elisabeth saat sidang di PN Kotabaru, Senin (10/8/2020).

Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah karena sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini sesuai pasal 28 UU ITE.

Saat itu, Diananta mempertimbangkan langkah hukum yang akan diambil setelah vonis.

Kemudian, setelah beberapa hari menjalani penahanan, Diananta resmi bebas pada 17 Agustus 2020 atau bertepatan pada HUT ke-75 Republik Indonesia.