TNI Dikerahkan dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Ini Tugasnya

Dukungan itu diberikan untuk pemerintah daerah dan Polri dan tanpa senjata.

"Kami hadir bersama-sama dengan institusi yang lain, instansi lain itu ada menunjukkan bahwa kita ini konsen, kita serius, pandemi ini enggak bisa kita anggap sesuai itu yang 'ah itu nanti sembuh sendiri'," kata Aloy di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

"Jangan bayangkan TNI turun maka yang diturunkan alutsistanya," ucap dia.

Ia pun mengingatkan bahwa TNI sudah turut serta dalam penanganan virus corona (Covid-19) sejak lama, bahkan sebelum Presiden Joko Widodo meningkatkannya ke status pandemi.

Keikutsertaannya antara lain, penjemputan warga negara Indonesia Wuhan, kemudian dilanjutkan penyiapan karantina di Pulau Galang.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dikutip dari salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Rabu (5/8/2020), lewat inpres itu, Jokowi memerintahkan seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.

Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Inpres itu diteken Jokowi pada Selasa (4/8/2020) kemarin. Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.