Salin Artikel

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Hal itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2247/VIII/KEP./2020 dan ST/2248/VIII/KEP./2020 tertanggal 3 Agustus 2020.

Surat tersebut ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri.

"Surat telegram tersebut benar," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (4/8/2020).

Dalam surat tersebut, Kapolda Kaltim Irjen Muktiono kini menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Posisi Kapolda Kaltim akan diisi oleh As Ops Kapolri, Irjen Herry Rudolf Nahak.

Kemudian, Kapolda Kaltara Irjen Indrajit akan menjabat sebagai Analis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Posisi yang ditinggalkan Indrajit akan diisi oleh Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri, Irjen Bambang Kristiyono.

Lalu, Irjen Royke Lumowa yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulut dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri.

Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri Irjen R Z Panca Putra akan menjabat sebagai Kapolda Sulut.

Jabatan Panca akan digantikan oleh Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe.

Sementara, posisi Kapolda Sulsel akan dijabat oleh Irjen Merdisyam yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sultra.

Wakapolda Sultra Brigjen (Pol) Yan Sultra Indrajaya akan menggantikan Merdisyam sebagai Kapolda Sultra.


Berikutnya, Kapolda Sulteng Irjen Syafril Nursal dipindahkan menjadi Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Polri.

Syafril akan digantikan oleh Wadankorbrimob Polri Brigjen (Pol) Abdul Rakhman Baso.

Kapolri juga merotasi posisi Kapolda NTT. Pejabat saat ini, Irjen Hamidin, akan menduduki posisi baru sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri.

Posisi Kapolda NTT akan diisi oleh Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Lotharia Latif.

Lalu, Kapolda Gorontalo Irjen Adnas akan memiliki jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan yang ditinggalkan Adnas akan diemban oleh Wakapolda Jabar Brigjen (Pol) Akhmad Wiyagus.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/09362331/kapolri-rotasi-sejumlah-kapolda-berikut-perubahannya

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke