Penangkapan Djoko Tjandra Jadi Momentum Bersihkan Lembaga Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengapresiasi kinerja Polri terkait penangkapan terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Namun, Oce menekankan bahwa penangkapan tersebut harus dijadikan momentum untuk membersihkan lembaga penegak hukum, yakni Polri dan Kejaksaan Agung, dari oknum-oknum yang membantu pelarian Djoko Tjandra.

“Menurut saya pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan Agung itu harus membersihkan oknum-oknum. Ini momentum untuk membersihkan atau menghukum dan menjawab tuntutan masyarakat, bahwa mereka yang membantu itu harus diberhentikan, harus dihukum kalau memang itu masuk dalam pasal-pasal pidana,” ujar Oce saat dihubungi Kompas.com, Jumat (31/7/2020).

Menurut Oce, aparat penegak hukum sebenarnya mampu menangani kasus-kasus besar, seperti Djoko Tjandra.

Namun hal itu terhambat dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oce menduga banyaknya buron yang belum tertangkap, bahkan bisa keluar-masuk Indonesia, akibat keterlibatan oknum penegak hukum.

“Artinya penegak hukum kita sebenarnya mampu melakukan itu, cuma selama ini ada oknum-oknum yang kemudian membantu pelarian para buronan itu, nampaknya tidak terlalu serius dalam mengejar para buronan,” ujar Oce.

“Ini tidak hanya berlaku bagi Djoko Tjandra, juga kepada buronan yang lain. Jangan-jangan mereka ini bisa dengan nyaman melenggang keluar-masuk, kemudian tidak ditangkap karena memang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan posisinya,” tutur dia.

Terkait pelarian Djoko Tjandra, Polri telah menetapkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo sebagai tersangka karena diduga membantu pelarian dengan menerbitkan surat jalan dan turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa dua surat jalan, dua surat keterangan pemeriksaan Covid-19, serta surat rekomendasi kesehatan.

“Dari hasil gelar (perkara) tersebut maka hari ini kami menetapkan status tersangka untuk BJP PU," kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Kemudian, Prasetijo diduga tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri atau penegak hukum karena telah membiarkan atau memberi pertolongan kepada Djoko Tjandra. Prasetijo juga diduga telah menghalangi penyidikan dengan menghilangkan sebagian barang bukti.

Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan. Selain dugaan tindak pidana, Prasetijo juga diduga melanggar disiplin dan kode etik.

Dalam kasus ini, dua jenderal Polri lainnya telah dimutasi karena diduga melanggar kode etik perihal polemik red notice untuk Djoko Tjandra, yaitu, Kepala Divisi Hubungan International Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen (Pol) Nugroho Slamet Wibowo.

Sementara, Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari, dinyatakan melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin.

Pinangki diperiksa setelah fotonya bersama seseorang yang diduga Djoko Tjandra serta pengacaranya, Anita Kolopaking, beredar di media sosial. Pertemuan itu diduga terjadi di Malaysia.

Dari sembilan kali perjalanan tanpa izinnya tersebut, Pinangki diketahui pergi ke Singapura dan Malaysia. Dalam salah satu perjalanan itu, Pinangki diduga bertemu Djoko Tjandra.