Salin Artikel

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kebijakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) diambil oleh pemerintah karena beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan penyebaran kasus Covid-19.

"Kebijakan AKB diambil setelah beberapa daerah menunjukan penurunan dalam penyebaran Covid-19," ujar Ma'ruf dalam Dialog Virtual Nasional Lintas Iman yang diselenggarakan Masjid Istiqlal, Selasa (14/7/2020).

Pemerintah menerapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk akibat Covid-19.

Ma'ruf mengatakan, setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal pertama dan kedua, pemerintah memproyeksikan ekonomi di Tanah Air mulai membaik pada kuartal ketiga 2020.

Hal itu pula, kata Ma'ruf, yang mendorong pemerintah untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru, yang diiringi dengan upaya pengendalian penularan Covid-19.

"Langkah ini ditempuh dengan maksud agar penyebaran virus tetap terkendali dan ditekan, tetapi kehidupan ekonomi tidak makin terpuruk," kata dia.

Selain itu, lanjut Ma'ruf, pemerintah menekankan soal protokol kesehatan selama masa adaptasi kebiasaan baru.

Pasalnya, hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk menekan laju penyebaran virus corona.

"Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat, agar dipahami dan dijalankan secara patuh dan konsisten," kata Ma'ruf.

Sebelum menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru, pemerintah sempat menggaungkan istilah new normal atau tatanan kenormalan baru yang tak dipahami sepenuhnya oleh masyarakat.

Secara terpisah, Anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, per 5 Juli 2020, sudah terdapat 22,2 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk ke dalam zona hijau Covid-19.

"Per 5 Juli 2020, minggu lalu persentase wilayah tanpa kasus terkonfirmasi atau zona hijau naik dari minggu sebelumnya. Sebanyak 22,2 persen dari 514 kabupaten/kota di Indonesia masuk kategori hijau," ujar Reisa dalam konferensi pers di BNPB, Senin (13/7/2020).

Dari jumlah tersebut, kata dia, ada sebanyak 104 kabupaten/kota yang masuk ke dalam zona hijau, yang terbagi atas 61 kabupaten/kota tidak terdampak dan 43 kabupaten/kota tidak ada kasus baru. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/12170611/wapres-ungkap-alasan-pemerintah-terapkan-adaptasi-kebiasaan-baru

Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke