Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Hal ini merupakan imbas dari tertangkapnya Encek dalam rangkaian operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama suaminya yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar pada Kamis (2/7/2020).

"Terkait kasus yang menimpa Ketua DPC PPP Kutai Timur Encek UR Firgasih, kami menghormati proses hukum di KPK. Sesuai Ad ART PPP bahwa kader yang terjerat kasus di KPK, langsung diberhentikan dari jabatannya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2020).

Baidowi juga mengatakan, pemberhentian Encek dilakukan agar lebih fokus menghadapi kasus tersebut sampai ada putusan inkrach.

"Meski demikian, ada hak tersangka untuk melakukan pembelaan karena azas hukum kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," ujarnya.

Lebih lanjut, Baidowi menegaskan, apa yang dilakukan Encek merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada kaitannya dengan partai berlambang Ka'bah tersebut.

PPP, kata dia, selalu menginstruksikan anggota DPRD untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Bahkan, setiap bimbingan teknis selalu ada materi antikorupsi dari KPK," pungkasnya.

Diberitakan, KPK menetapkan Ismunandar dan Encek sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur.

Ismunandar bersama Encek serta Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini, Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa, dan Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah diduga menerima suap dari dua orang rekanan proyek yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

Ismunandar, Encek, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandidi selaku tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Aditya dan Deky sebagai tersangka penyuap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.