Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Hibah Daerah untuk Pilkada 2020

Hal itu disampaikannya pada saat rapat koordinasi melalui video conference terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Jumat (5/6/2020).

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini,” kata Mendagri melalui keterangan tertulis.

Ia pun meminta pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional.

Sebab, meski berskala kontestasi lokal, Pilkada di 270 itu menjadi pilkada serentak terbesar yang juga berimbas pada stabilitas politik nasional.

Untuk itu, ia meminta para kepala daerah memandang Pilkada Serentak 2020 sebagai agenda nasional.

Setelah diputuskan pelaksanaan Pilkada jatuh pada 9 Desember 2020, tahapan pilkada yang sempat tertunda akan dilanjutkan pada 15 Juni.

Tito pun meminta KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlampau lama, sehingga bisa memajukan tahapan yang lainnya.

“Jadi, saya kira kesimpulan yang paling penting adalah 15 Juni ini sudah mulai tahapan, lanjutan tahapan dari yang tertunda bulan Maret lalu, menuju 9 Desember. Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi," tutur mantan Kapolri itu.

"Otomatis dimanfaatkan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data yang risiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” kata dia.