Salin Artikel

Pemerintah Diminta Tak Sampaikan Narasi yang Kontraproduktif dengan Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Protokol komunikasi publik pemerintah dalam penanganan dan pengendalian Covid-19 diharapkan memiliki pesan kunci yang jelas.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, meminta pemerintah tidak mengeluarkan narasi yang saling bertentangan dan menimbulkan distorsi di publik.

Menurut Gun Gun, saat ini pemerintah semestinya mengutamakan narasi tentang pembatasan, pengendalian, larangan mudik, dan bantuan.

"Ada empat pesan kunci atau narasi yang jangan diabaikan atau betul-betul menjadi top of mind public dan jangan diganggu dengan bahasa polisemi. Bahasa yang multitafsir," kata Gun Gun dalam diskusi online bertajuk Narasi Komunikasi Publik Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 yang digelar FISIP UMJ, Kamis (14/5/2020).

Ia menyarankan pemerintah saat ini fokus menyampaikan empat narasi tersebut kepada publik.

Jika hal tersebut dilakukan secara serius, Gun Gun yakin pemerintah tak perlu menunggu waktu lama untuk kemudian mewacanakan perihal relaksasi atau "the new normal".

"Empat pesan kunci ini saja, kalau benar-benar diresonansikan dan tidak diganggu dengan narasi kontraproduktif, kita bisa optimstis Juni-Juli pemerintah bisa mulai menarasikan the new normal dan relaksasi," ujarnya.

Menurut Gun Gun, belum tepat jika pemerintah saat ini sudah berbicara tentang relaksasi. Padahal, di saat bersamaan, kurva penularan kasus Covid-19 masih menanjak.

Ia menilai narasi tentang relaksasi malah melemahkan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah sendiri.

Gun Gun mencontohkan soal keputusan pemerintah mengizinkan moda transportasi kembali beroperasi yang dinilai menganggu kebijakan pengendalian dan pembatasan masyarakat.

"Narasi itu terganggu di situ. Pembatasan dan pengendalian harus berujung pada pesan kunci ketiga, yang berkaitan dengan akhir Ramadhan ini, yaitu larangan mudik. Harusnya jadi pesan kunci utama, jangan diganggu dengan narasi-narasi pemerintah yang lain," ucap Gun Gun.

Ia pun menegaskan bahwa April hingga Mei ini merupakan fase yang sangat krusial, sehingga pemerintah perlu melaksanakan komunikasi publik secara cermat.

Gun Gun mengatakan narasi dalam komunikasi publik dapat menjadi "senjata penting", sehingga harus dikelola dengan baik.

"Narasi jadi sangat penting, karena menjadi senjata yang luar biasa. Karena itu, harus di-manage. Jika akhirnya bermuara pada public trust, akan menjadi manfaat bagi bersama," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/14/16294891/pemerintah-diminta-tak-sampaikan-narasi-yang-kontraproduktif-dengan

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke