Salin Artikel

Mensos: Pemerintah Punya Keterbatasan Tangani Covid-19, Silakan Koreksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mempersilakan masyarakat untuk mengoreksi implementasi program pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Marilah masyarakat mengoreksi atau mengurangi kekurangan karena pemerintah punya keterbatasan. Kami tidak tertutup terhadap kritik," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk Solidaritas Sosial yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Juliari mengatakan pemerintah tidak memiliki keleluasaan dalam menangani pandemi Covid-19, karena waktu penyebaran pandemi yang berlangsung begitu cepat.

Pemerintah mengambil langkah cepat dengan segala kekurangan yang ada.

Juliari menuturkan, dalam penanganan tersebut, pemerintah memiliki dua pilihan, yakni cepat dan tepat.

Ia mengungkapkan, dengan melihat kondisi yang ada, pemerintah pun mengambil pilihan penanganan cepat dengan segala konsekuensi yang dihadapi.

Jika mengambil pilihan tepat, dikhawatirkan penanganan berupa penyaluran bantuan sosial (bansos) baru akan diterima masyarakat pada saat pandemi telah berakhir.

"Konsekuensinya pasti ada saja yang missed," kata Juliari.

Sebelumnya, Juliari mengatakan, penyaluran bansos tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

"Memang tidak mungkin yang namanya penyaluran (bansos) 100 persen tepat sasaran. Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari.

Ia menceritakan pengalaman saat memantau secara langsung sejumlah titik penyaluran sembako di Jakarta.

"Itu sebenarnya tak seheboh yang kita baca di media. Baik soal data, soal masalah lain, apalagi kalau kita lihat di lapangan," lanjut Juliari.

Dia pun mengakui ada penyebab penyaluran bansos tak tepat sasaran. Salah satunya karena negara-negara di dunia tak pernah benar-benar siap dengan wabah Covid-19.

"Karena kita tidak pernah siap untuk bencana semasif Covid-19 ini. Kalau kita lihat di negara yang lebih kaya, lebih maju saja di sana juga kacau balau, rumah sakit tak muat," kata Juliari.

Bahkan, kata dia, di New York ada tenda-tenda yang didirikan di pinggir trotoar karena rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien.

"Benar bencana ini luar biasa tapi, juga tak ada pemerintah yang siap dari sisi anggaran dan program. Sehingga apa yang kami (Kemensos) lakukan, bahwa begitu Covid-19 makin serius, kita harus banting setir untuk fokus ke penanganannya, " tegas Juliari.

Meski begitu, Juliari juga megakui bahwa anggaran Kemensos atau anggaran di daerah tidak bisa langsung dialokasikan untuk bansos masyarakat terdampak Covid-19.

"Karena kita punya aturan tata administrasi, ada pertanggungjawaban ke depannya dan untuk menghindari penyelewengan bansos, " tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/08/14593491/mensos-pemerintah-punya-keterbatasan-tangani-covid-19-silakan-koreksi

Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke