Salin Artikel

Wali Kota Solo Tetapkan KLB Dinilai Contoh Ketanggapan Merespons Covid-19

Ismail menyatakan, langkah Rudy justru merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Contoh di Solo, Wali Kota Solo Pak Rudy tiba-tiba tidak apa-apa menetapkan KLB di Solo. Gara-gara ada Covid-19," kata Ismail Fahmi dalam diskusi online "Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona", Jumat (17/4/2020).

Adapun, Hadi Rudyatmo menetapkan KLB di Solo pada 13 Maret 2020. Penetapan dilakukan tidak lama setelah ada pasien Covid-19 yang meninggal di RSUD Dr Moewardi Solo.

Meski demikian, saat itu kondisi di Solo masih terkendali dan belum ada gejolak apa pun. Hal inilah yang menjadi apresiasi Fahmi.

"Apakah ada gejolak di sana? Tidak ada. Masyarakat bersama Pak Rudy," ujar dia.

Menurut dia, kepercayaan antara warga dan pemerintah dalam situasi itu pun terbangun.

Ismail menyatakan membangun kepercayaan dalam penanganan Covid-19 merupakan salah satu kunci yang harus dilakukan pemerintah.

"Ini sesuatu yang luar biasa, tidak ada yang disembunyikan, sampaikan apa adanya. Kerja samanya jadi enak," tuturnya.

Status KLB virus corona di Solo kemudian diperpanjang hingga 26 April 2020.

Sebab, jumlah kasus positif Covid-19, orang dalam pemantauan (ODP), dan pasien dalam pengawasan (PDP) di Solo terus bertambah.

Sementara itu, di lain sisi, Ismail menilai pemerintah pusat dinilai terlalu khawatir untuk membuka data Covid-19 dengan alasan akan membuat masyarakat takut atau panik.

Ia menyatakan, sebetulnya publik tidak takut dengan keterbukaan informasi.

Menurut dia, "ketakutan" tidak menempati posisi utama dalam kaitannya dengan persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19.

Simpulan itu ia dapatkan dari analisis emosional yang dilakukan Drone Emprit tentang relasi pemerintah dan isu Covid-19.

Drone Emprit melakukan analisis di media sosial dan media online dengan data setting menggunakan kata kunci: pemerintah, Indonesia, pemprov, gubernur, wali kota, kabupaten, dan provinsi.

Kemudian, data setting lebih spesifik menggunakan filter: corona, virus, Covid19, Covid-19, coronavirus, dan viruscorona.

Analisis dilakukan berdasarkan data 7-13 Maret 2020. Drone Emprit melakukan analisis emosi publik dengan menggunakan model Plutchik's Wheel of Emotions.

Model tersebut membagi emosi menjadi delapan, yaitu joy (kesenangan), trust (kepercayaan), fear (ketakutan), surprise (kejutan), sadness (kesedihan), disgust (kemuakan), anger (kemarahan), dan anticipation (antisipasi).

Drone Emprit menggunakan analisis metode lexicon, yaitu mengkategorikan kata-kata berdasarkan emosi.

"Persepsi pemerintah pas awal-awal tidak membuka data karena khawatir masyarakat takut," kata Ismail .

Menurut dia, saat itu pemerintah cenderung menutup-nutupi dan lambat menyampaikan informasi karena terlalu khawatir publik akan takut.

Padahal, kata Ismail, publik menjadi takut jika pemerintah tidak transparan dengan data Covid-19.

"Soal fear atau ketakutan yang menjadi pertimbangan pemerintah membuka data itu di nomor empat. Artinya publik tidak takut," ucapnya.

Isu utama dalam penanganan Covid-19 adalah soal "trust" atau "kepercayaan". Kepercayaan menempati posisi pertama dalam persepsi dan emosi publik terhadap Covid-19.

Maka, Ismail menyatakan yang sebetulnya perlu dibangun pemerintah adalah kepercayaan publik. Ismail pun mencontohkan keterbukaan informasi Pemerintah China.

"Yang pertama dibangun bukan soal ketakutan, tapi harus membangun kepercayaan," kata dia.

Namun, ia mengaku senang akhirnya pemerintah mengevaluasi diri. Ismail merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya menampilkan data Covid-19 lebih transparan kepada masyarakat.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/18/10213911/wali-kota-solo-tetapkan-klb-dinilai-contoh-ketanggapan-merespons-covid-19

Terkini Lainnya

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke