Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo membenahi komunikasi publik para pejabat pemerintah terkait penanganan dan pengendalian Covid-19.

Ia mengatakan, jika komunikasi publik pemerintah tak diurus secara serius, maka kepercayaan masyarakat bisa terus menurun.

"Jika presiden tidak membenahi serius komunikasi publik jajaran pemerintahan, maka tingkat kepercayaan masyarakat semakin turun," kata Arsul kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Arsul mencatat sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang saling bertentangan satu sama lain.

Misalnya, kata dia, mengenai imbauan perjalanan mudik yang disampaikan berbeda oleh Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Menurutnya, kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena mengesankan pemerintah kurang koordinasi dalam menangani pandemi virus corona.

"Para pejabat pemerintahan seperti sedang mempertontotankan kepada publik tentang tidak adanya koordinasi dan standar komunikasi publik di lingkungan pemerintahan," tutur Arsul.

"Ruang komunikasi publik pemerintahan seperti ini memprihatinkan dan harus dibenahi ke depan untuk menjaga kewibawaan pemerintahan," imbuhnya.

Arsul meminta pemerintah mencontoh Singapura.

Ia mengatakan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong serta jajarannya, memiliki kesamaan irama dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"PM Lee sebagai pemimpin pemerintahan bicara hal-hal yang terkait dengan kebijakan umum pemerintahannya," ujarnya.

"Kemudian penjabaran lebih lanjut disampaikan menteri dan soal-soal teknis disampaikan oleh pejabat di bawah menteri. Sementara di kita soal sejumlah TKA China mendarat di Kendari saja kok yang bicara Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan," lanjut Arsul.

Oleh karena itu, ia mengusulkan Jokowi menunjuk Chief of Information Officer (CIO) yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang tak hanya memberikan informasi, tetapi membangun kesadaran dan kepercayaan publik.

Arsul berharap CIO itu juga mengelola alokasi tambahan anggaran pembiayaan APBN senilai Rp 405,1 triliun yang dituangkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Karena bukan hanya masalah kesehatan saja, maka presiden perlu menunjuk Acting Chief of Information Officer yang bisa mengimplementasikan program komunikasi yang mengarah pada confidence building, bukan sekedar to inform," kata dia.

"Di bawah CIO ada beberapa orang jubir yang meng-handle empat sektor sesuai dengan alokasi anggaran stimulus yang berjumlah Rp 405,1 triliun itu," ujar Arsul.