PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Hal itu tertuang dalam Surat Instrukti Nomor 3945/C.I.34/03/2020 tentang Protokol NU Peduli Covid-19 dan Surat Instrukti Nomor 3952/C.I.34/03/2020.

"Kepada seluruh warga Nahdliyyin agar senantiasa mentaati keputusan, kebijakan dan himbauan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mengenai mudik lebaran," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2020).

Said juga mengimbau umat muslim untuk tetap bersilaturahmi saat lebaran namun tetap dengan memperhatikan aturan pemerintah tentang pembatasan sosial (social distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing).

"Agar terus memperkuat tali silaturrahim dan hubungan sosial antar sesama dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah," ungkapnya.

Ia juga mengimbau pengurus wilayah PBNU untuk membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19.

"Agar segera membentuk Gugus Tugas Penaggulangan Covid-19 dengan memprioritaskan pada bidang kesehatan dan sosial ekonomi, dengan mengacu pada Surat Edaran dan protokol Covid-19 yang sudah diterbitkan oleh PBNU," ucap Said.

Sebelumnya, PBNU telah membuat satuan tugas (Satgas) untuk cegah sebaran virus corona atau Covid-19.

"Tim tersebut bernama Satgas PBNU Cegah Covid-19 dan dikoordinatori Bendahara Lembaga Kesehatan PBNU Makki Zamzami," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Andi Najmi Fuadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2020).

Selain Satgas, PBNU juga mengadakan sosialisasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pencegahan Covid-19 di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Acara tersebut berisi tentang penerapan standarisasi protokol NU cegah Covid-19, peresmian posko Covid-19 NU, screening, penyemprotan disinfektan, dan sosialisasi Covid-19.

Koordinator Satgas PBNU Cegah Covid-19 Makki Zamzami menjelaskan, pihaknya tengah mengupayakan agar warga NU dan masyarakat luas memahami tentang Covid-19 serta bisa menjaga diri agar tidak terinfeksi.

Salah satunya, melalui pembentukan SOP penyelenggaraan kegiatan keagamaan.