Salin Artikel

Wapres Tegaskan WNI Diminta Tak ke Luar Negeri untuk Cegah Covid-19

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah mereka terinfeksi virus corona atau mengidap Covid-19 ketika sedang bepergian, dan tidak membawanya ke Tanah Air ketika pulang.

"Menlu sudah minta warga negara Indonesia untuk sementara tidak berkunjung ke luar negeri," ujar Ma'ruf dalam wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Ma'ruf mengatakan, apabila ada WNI yang kembali dari luar negeri maka pemerintah terpaksa harus mengkarantina mereka terlebih dahulu selama 14 hari.

Karantina tersebut mesti dilakukan selama 14 hari untuk menjamin bahwa yang bersangkutan aman dari paparan virus corona.

"Saya kira kalau yang terpapar di luar negeri, sesuai protokol WHO harus dirawat, diisolasi di negara di mana dia berada," kata Ma'ruf.

Namun, kata dia, apabila negara meminta mereka untuk kembali, maka mereka harus kembali seperti halnya yang telah dilakukan ketika memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, China.

Meski dipulangkan, akan tetapi protokol kesehatan tetap diterapkan dengan melakukan isolasi di tempat yang sudah disediakan.

"Kita sudah gunakan cara itu," kata dia.

Adapun jumlah WNI di luar negeri yang terpapar virus corona kian bertambah.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri per Kamis (26/3/2020), terdapat penambahan delapan kasus baru di sejumlah negara.

"Confirmed cases Covid-19 WNI di luar negeri 87 orang," demikian tulis keterangan Kemlu seperti dilansir dari akun Twitter resmi mereka.

WNI yang terpapar di luar negeri itu pun berada di beberapa negara, antara lain di Singapura, Malaysia, Arab Saudi, India, Vatikan, Jerma, Taiwan, Australia, Makau, Belanda, Qatar, Spanyol, dan Brunei Darussalam.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/10155691/wapres-tegaskan-wni-diminta-tak-ke-luar-negeri-untuk-cegah-covid-19

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke