Wabah Corona, Jokowi Diharapkan Buat Kebijakan Tambahan selain BLT

Kendati demikian, Putu menilai kebijakan yang pernah diterapkan di era Susilo Bambang Yudhoyono itu tak cukup dan harus dilengkapi dengan kebijakan lainnya.

"Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak," kata Putu dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2020).

Putu mengatakan, pemerintah juga harus membuat kebijakan lain. Misalnya, sebuah kebijakan untuk memastikan agar perusahaan tak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya.

Bantuan langsung berupa sembako juga dinilai penting dalam rangka menjalankan physical distancing untuk pencegahan corona.

"Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," kata Putu.

Anggota Komisi VI DPR ini menambahkan, sejak awal pemerintah Indonesia memang tidak siap dan terkesan menyepelekan virus corona ini.

Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin, maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh. Untuk itu, insentif bagi pelaku usaha juga diperlukan.

"Pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha diseluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus corona," ucapnya.

Putu berharap, Presiden Jokowi bisa menunjukkan naluri dan insting kepemimpinan serta sense of crisis dalam menghadapi masalah ini.

"Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirigen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada," kata dia.

Diberitakan, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang merasakan dampak penyebaran wabah virus corona, yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Hal itu dikatakan langsung oleh Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Perekonomian Susiwijono saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

"Daya beli melalui BLT untuk kelompok komunitas terdampak. Seperti kita ketahui, wabah Covid-19 ini yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan. Kita lihat DKI Jakarta dan sekitarnya yang paling terdampak," kata Susi.

"Karena itu, kami menyiapkan bentuk bantuan sosial melalui BLT untuk meningkatkan daya beli kelompok terdampak," lanjutnya.

Susi menjelaskan, BLT tersebut akan diberikan kepada pekerja sektor informal, antara lain pengusaha warung, pedagang kecil, serta pengemudi transportasi online.

Pemerintah, lanjut Susi, sudah mulai meminta data calon penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi perdagangan, hingga pihak Gojek dan Grab.